Ramai Isu Suku Non-Jawa Susah Jadi Presiden, Ketua Dewan Golkar: Ini Tantangan Demokrasi
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus (kanan) didampingi Bendahara Umum Dito Ganinduto (ketiga kanan), Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (kedua kanan) Wakil Ketua Umum DPP Nurul Arifin (kedua kiri) dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin (kiri) menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (28/8/2022). Dalam Rakerda tersebut Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus resmi melantik pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta masa bakti 2022-2025. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan semua suku di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Oleh karena itu, dia menyerukan agar semua elite politik dan masyarakat menghindari politik identitas.
"Setiap warga negara Indonesia, baik itu dari Jawa maupun non-Jawa, memiliki hak yang sama untuk bisa menjadi capres," kata Agung Laksono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/9/2022).
Baca Juga: Anies Masuk Bursa Capres PPP Jakarta, Kader Langsung Menggema: 'Presiden, Anies Presiden!'
Menurut dia, dikotomi antara kelompok suku Jawa dan non-Jawa bukan merupakan pendidikan politik yang baik dalam rangka menghormati kebhinekaan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Agung Laksono mengatakan masyarakat saat ini sudah melihat faktor lain, yakni kredibilitas dan kapabilitas capres sesuai rekam jejak prestasi yang dimilikinya.
Faktor kejujuran, kesederhanaan, serta keberpihakan terhadap rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi faktor paling penting, katanya.
"Dikotomi Jawa dan non Jawa biasanya dijadikan strategi kampanye untuk meraih suara, mengingat jumlah pemilih di Jawa sangat besar," imbuhnya.
Dia juga menilai undang-undang telah mengisyaratkan melalui berbagai syarat capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang sama sekali tidak memuat terkait kesukuan tertentu.
Namun, lanjutnya, ketentuan dalam UU justru mendorong adanya kualitas terbaik dari seorang pemimpin, seperti memiliki komitmen tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan kepentingan nasional, baik dalam hal pembangunan nasional maupun persaingan antarbangsa.
"Ini tentunya tantangan demokrasi kedepan, sebagai bagian dari hak dan ruang yang sama bagi WNI untuk berkontestasi sebagai pemimpin Indonesia," ujarnya.
Namun demikian, dia tidak memungkiri tingkat kesulitan bagi capres non-Jawa lebih tinggi daripada capres dari suku Jawa. Ini mengingat hasil pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia hingga kini selalu dimenangkan oleh capres dari suku Jawa.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
