Hakim Agung Kena OTT KPK, DPR: Sangat Memprihatinkan dan Miris!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, meminta pengungkapan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum hakim yustisial dan pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung dilakukan secara transparan dan cepat.

Habib mengungkapkan bahwa dirinya sangat prihatin dan miris dengan OTT yang menyangkut hakim yustisial dan pada pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung. Di tengah upaya reformasi peradilan yang gencar dicanangkan Mahkamah Agung, dia menyayangkan justru terjadi tindak pidana korupsi dalam lembaga hukum tertinggi tersebut.

Baca Juga: Benarkah Hakim Agung Ikut Terjaring OTT KPK? Ini Kata Firli

"Atas kejadian ini kami mendorong KPK dan MA untuk dapat berkolaborasi menuntaskan kasus ini dengan transparan serta menjungjung tinggi nilai-nilai keadilan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/9/2022).

Habib memaparkan, selama ini partainya mendukung upaya reformasi peradilan di Indonesia baik dari segi politik anggaran maupun legislasi. Selama pandemi, kata Habib, anggaran MA dijaga supaya tidak jatuh terlalu dalam, sementara rasionalisasi peningkatan kesejahteraan Hakim Agung dapat diterima.

Dengan adanya hak tersebut, dia berharapan visi Mahkamah Agung sejalan dengan Komisi III, yakni kolaborasi bersama dalam mewujudkan sistem dan badan peradilan yang agung (reliable judiciary system).

Dengan kejadian tersebut, Habib menegaskan bahwa diperlukan pembenahan institusi secara holistik baik ke dalam maupun keluar. Secara internal, Habib menilai bahwa MA harus berbenah dengan memperkuat sistem pengendalian kode etik dan perilaku hakim.

"Adapun dalam aspek eksternal secara strategis meminta Komisi Yudisial (KY) agar memperhatikan betul catatan atau rekam jejak calon Hakim Agung dengan mengembangkan sistem pengawasan yang solid," jelasnya.

Habib meminta dilakukan perbaikan yang menyeluruh dan komprehensif. Atas terjadinya OTT tersebut, dia menilai bahwa sudah seharusnya pihak terkait merefleksikan diri bersama dan melakukan penguat dari kesadaran kolektif.

"Jangan bermain-main dengan proses penegakan hukum. Perlu komitmen bersama, berkolaborasi dan membangun harmoni dalam menjaga kewibawaan sistem peradilan kita," katanya.