Tren Positif, Sri Mulyani Bawa Kabar Gembira Terkait Pendapatan Negara Tahun 2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hasil kinerja pendapatan negara tahun 2022 yang menunjukkan tren prositif, didukung oleh tumbuhnya penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus mencapai Rp1.764,4 triliun terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.171,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp206,2 triliun, serta PNBP sebesar Rp386 triliun.

Baca Juga: Masih Ada Ancaman Nyata, Sri Mulyani Tetap Waspada Walau Kegiatan Ekonomi Indonesia Baik

“Kalau kita lihat penerimaan pajak tahun ini memang exceptional,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (26/9/2022).

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik para periode Januari hingga Agustus 2022 dipengaruhi oleh empat hal. Yaitu tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, serta adanya dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lebih lanjut, ia menegaskan, meski sisi perpajakan menunjukkan pertumbuhan yang baik, namun Pemerintah tetap akan waspada dan hati-hati. Hal ini mengingat kondisi ekonomi global dan berbagai indikator tetap perlu diwaspadai untuk menjaga keberlangsungan tren penerimaan pajak yang tinggi ini.

“Berapa lama komoditas maupun pertumbuhan ekonomi dunia itu yang diperkirakan akan melemah, pasti akan merembes memberikan dampak ke dalam negeri, dan kemudian akan mempengaruhi penerimaan pajak kita,” tandasnya.

Baca Juga: Waspada Bahaya Resesi Tahun 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani!

Sementara itu, kinerja positif seluruh komponen penerimaan kepabeanan dan cukai mendorong pertumbuhan realisasi penerimaan. Bea masuk tumbuh 32,6% didorong tren perbaikan kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan dan industri, cukai tumbuh 21,4% dipengaruhi efektifitas kebijakan tarif efektivitas pengawasan, dan bea keluar tumbuh 83,4% didorong tingginya harga komoditas kenaikan tarif bea keluar produk kelapa sawit serta volume ekspornya.