Indonesia Butuh Dana hingga Rp250 Triliun Per Tahun untuk Transisi Energi

Deputi Bidang Perencanaan Modal Kementerian Investasi (BKPM) Indra Darmawan menyebut untuk dapat melakukan transisi energi, Indonesia membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit, yaitu mencapai Rp250 triliun hingga 2030.

"Energi ini memang harus bertransisi dari yang kotor menjadi yang lebih bersih dan lebih bisa ramah lingkungan, hanya saja upaya itu memerlukan biaya yang sangatlah besar, ganti mesin, ganti perawatan, sampai kepada merubah biaya kita itu perlu biaya yang besar. Kalau kita hitung sampai 2030 itu tidak kurang dari Rp250 triliun per tahun," ujar Indra dalam konfrensi pers virtual, Selasa (27/9/2022).

Indra mengatakan, angka tersebut merupakan kekurangan atau gap yang sudah dihitung berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di mana beberapa eksisting fasilitas pembiayaan itu hanya bisa maksimal 29 persen.

Baca Juga: Demi Capai Transisi Energi, Indonesia Harus Bekerja Sama dengan Dunia Internasional

"Sisanya itu harus kita cari jadi gapnya itu sekitar Rp240 sampai Rp250 triliun per tahun sampai 2030, itu baru hitungan awal belum kita hitung secara betul-betul detail yang detail sekali saya yakin lebih dari itu," ujarnya.

Besarnya kebutuhan dana untuk transisi energi tersebut, Indra menilai bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup. Hal tersebut terlihat dari dana yang dibayarkan untuk subsidi energi nyang mencapai Rp500 triliun.

Kemudian untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan data dari Bappenas sebesar Rp446 triliun. Untuk itu Indra melihat Indonesia sebenarnya punya uangnya asalkan mau.

"Tapi kan susah kalau kita ngegelontorkan gitu saja secara politis," ungkapnya. 

Lanjutnya, gap pembiayaan tersebut haruslah dicari dari sumber-sunber pembiayaan lainnya, salah satunya adalah pembiayaan dari sisi debt equity melalui penerbitan sukuk atau green bond. 

"Tiga empat tahun terakhir angkanya tidak lebih dari US$5 miliar penerbitan itu, tapi kalau kita lihat yang terakhir kita bisa jual green bond itu 30 tahun tenornya berarti uang kita nangkring di situ bisa memberikan hasil pasif kepada kita selama itu dan itu sold out artinya ada kepercayaan juga dari pasar," ucapnya.

Kemudian ada juga blended finance atau mencampur dari beberapa sumber pembiayaan untuk bisa menutupi gap tersebut. Pemerontah juga meminta kolaborasi dari lembaga internasional dan juga mengintrodusir energy transisition mechanism (ETM) bekerja sama dengan ADB. 

"Untuk memancing dana jadi sheets money-nya awalnya di-provide oleh ADB nanti bisa mengundang pembiayaan lain untuk bisa masuk ke dalam ETM untuk pensiun dini PLTU batu bara, jadi PLTU batu bara sesuai dengan trajectory rencana jangka panjang kita menuju net zero 2060 akan kita pensiunkan dini tapi kalau pensiunkan dini kan kita bayar, siapa yang bayar itu? Itulah yang harus kita cari, kan kita tidak bisa hanya menyuruh menutup saja," tutupnya.