Instruksi Presiden Jokowi, Data Penerima Bansos Pusat dan Daerah Harus Sinkron!
Kredit Foto: Rena Laila Wuri
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial (bansos) pusat maupun daerah harus jelas dan kompak. Presiden mengatakan hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Ia berharap pada tahun 2024 Indonesia dapat menurunkan angka kemiskinan ekstream hingga O persen. Kepala Negara menegaskan, saat ini telah ada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah padan dengan data Dukcapil.
Baca Juga: Jaga Defisit, Jokowi Minta Kepala Daerah Ajak Masyarakat Berwisata di Dalam Negeri
"Data sudah jelas ada. Di daerah-daerah ada datanya semuanya. Artinya, sasarannya jelas. By name, by address, nama alamat semuanya ada," ujar Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/92022).
Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah kompak bersinergi menyelesaikan berbagai aspek kemiskinan ekstrem. Mulai dari intervensi bantuan sosial, intervensi lingkungan, intervensi bangunan fisik rumah, dan juga sarana prasarana air bersih.
"Kalau kita bareng-bareng pusat daerah menuju sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap bareng-bareng. Urusan income pendapatan semuanya digarap bareng-bareng. Sasarannya ada kok jelas. Nama dan alamat. Bansosnya ke sana arahkan. Perbaikan rumah kumuh arahkan ke sana," ujarnya.
Menurut Presiden, dengan telah jelasnya data, maka penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 akan lebih mudah. Asalkan, dia meminta kekompakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan dengan baik.
"Kalau dulu nama alamatnya gak jelas, sekarang ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng menuju sasaran yang kita inginkan. Saya ingin kita semua kerja konkret bersama-sama," tegas Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemiskinan ekstrem di Indonesia dewasa ini memang jumlahnya relatif kecil. Namun menurutnya, jumlah yang sedikit bukan berarti mudah diatasi. Jumlah yang kecil ini katanya, merupakan kerak dari piramida kemiskinan.
Karenanya, Menko PMK mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara holistik atau menyeluruh. Dia mengatakan, kemiskinan ekstrem tidak hanya ditangani dengan diberi bansos, tetapi juga termasuk kondisi lingkungan, rumahnya, sanitasinya, air minumnya harus punya akses, dan pendidikan harus terjamin.
Baca Juga: Resesi Mengancam, Jokowi Ingatkan Sri Mulyani Hati-Hati Mengelola APBN
"Jadi harus ditangani secara holistik. Tidak hanya melihat per kepala keluarga, tapi juga lingkungan harus kita lihat secara menyeluruh," kata Muhadjir.
Menko PMK mengatakan butuh kerja keras bersama-sama semua pihak untuk mewujudkan target Presiden Jokowi yakni 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. "Karenanya kita harus senantiasa berusaha keras dalam mewujudkan, merealisasi target tersebut," ujarnya.
Sebagai informasi, tingkat kemiskinan di Indonesia menurut data BPS, Maret 2022 adalah sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Kemudian, tingkat kemiskinan ekstrem juga turun. Pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa. Menurun dari data Maret 2021 sebesar 2,14 % atau 5,8 juta jiwa.
Presiden Jokowi meminta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024. Target itu enam tahun lebih cepat dari target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam SDGs yaitu tahun 2030.
Setidaknya diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai 0 persen pada 2024.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
