SKK Migas Ajak Daerah Penghasil Migas Tingkatkan Iklim Investasi Hulu Migas

Warta Ekonomi, Bandung -

Proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi yang lebih bersih membutuhkan ketersediaan kecukupan energi minyak dan gas sebagai salah satu sumber energi utama yang digunakan saat ini. 

Melonjaknya harga minyak dan gas dunia menyebabkan beban keuangan negara tinggi akibat beban subsidi energi. Indonesia memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahanan energi nasional

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Z Yunus mengatakan, potensi migas nasional lebih didominasi oleh gas, sehingga menjadi tantangan bersama bagaimana agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik, menggantikan peran minyak, sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat mengompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian masih impor.

Baca Juga: Dari 128 Cekungan, Indonesia Baru Bisa Manfaatkan 20 Cekungan Migas

“Industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Seiring dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional," ujar Taslim dalam acara FGD dan Media Gathering SKK Migas dan KKKS, Senin (3/10/2022).

Taslim mengatakan posisi Indonesia saat ini masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain. Melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.

Terkait upaya peningkatan produksi migas nasonal, Taslim menyampaikan bahwa SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi, dan melakukan eksplorasi yang masif. 

"Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas," ujarnya.

Disisi lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga sebagai Ketua Umum ADPMET, menyampaikan bahwa ADPMET memiliki aspirasi agar pengelolaan migas diamalkan sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu agar ada kesejahteraan bagi daerah. 

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula ekonomi.

"ADPMET terus memperjuangkan participating interest 10% sebagai bagian dari upaya memberikan menyejahterakan daerah," ujar Ridwan Kamil. 

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menambahkan terkait transisi energi terdapat tiga prinsip yang terus diperjuangkan, yaitu murah, bersih, dan berkelanjutan.

Lanjutnya, bagaimana melatih ketergantungan dari minyak ke gas yang jumlahnya banyak tetapi belum termanfaatkan dengan optimal, kemudian dilanjutkan penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang patut disyukuri bersama bahwa Indonesia memiliki sumber EBT terbesar di dunia. 

“SKK Migas punya tanggung jawab, bagaimana agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dengan transisi konversi gas bisa dimaksimalkan sebelum menjadi negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT. Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak," ujarnya.