Menko Luhut: Kita Perlu Akselerasi Komitmen Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Apresiasi diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN atas pencapaian terget belanja produk dalam negeri (PDN) dan adanya pencapaian yang sudah melebihi target terkait produk yang sudah tayang dalam e-katalog.

Apresiasi ini diberikan dalam Business Matching PDN Tahap Empat dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali, Kamis (6/10/2022). Acara ini menjadi ajang yang baik untuk menunjukkan komitmen nyata keberpihakan pemerintah ke produk dalam negeri, UMK, dan Koperasi.

Baca Juga: Tanggapi Usulan Luhut dan Sandiaga Uno, Kominfo Siap Dukung Ekosistem Digital Pariwisata Indonesia

"Di awal, belanja PDN kita targetkan sebesar Rp400 triliun, namun saat ini telah terealisasi Rp487 triliun dari komitmen Rp950 triliun," ujar Luhut.

"Untuk pencapaian 1,3 juta produk tayang di e-katalog, melebihi target dari Bapak Presiden sebanyak 1 juta produk. Saya optimis dengan tren seperti ini, hingga akhir tahun dapat lebih dari 1,5 juta produk, terutama produk UMK dan Koperasi," lanjutnya.

Luhut mengatakan bahwa gerakan aksi afirmasi PDN yang sedang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu terobosan yang baik. Inovasi melalui digitalisasi dan konsolidasi belanja melalui e-katalog telah mendukung efisiensi belanja yang dapat menurunkan korupsi dan biaya transaksi.

Baca Juga: PLN Respons Luhut yang Minta untuk Pastikan Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan Sambut G20

Sebagai contoh, konsolidasi pengadaan laptop dalam negeri untuk keperluan media pendidikan dan administrasi perkantoran yang dilakukan pada Juli lalu, dapat meningkatkan efisiensi hingga mendekati 30%. Terlebih, dengan telah diluncurkannya produk Kartu Kredit Pemerintah Domestik, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembayaran.

"Tentu agar upaya kita berkelanjutan, perlu akselerasi beberapa komitmen yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri, dan komitmen menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik pada awal 2023," tegas Luhut.