Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

KemenKopUKM Ajak Kementerian/Lembaga dan Pemda Maksimalkan Belanja Produk Lokal di E-Katalog

KemenKopUKM Ajak Kementerian/Lembaga dan Pemda Maksimalkan Belanja Produk Lokal di E-Katalog Kredit Foto: KemenkopUKM
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong percepatan penyerapan 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri, dengan mengajak seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memaksimalkan pembelian produk UMKM melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

"Kami ingin Pemda tidak hanya mendorong UMKM agar onboarding, tetapi juga mendorong satker-satkernya (satuan kerja) agar memaksimalkan belanjanya melalui e-katalog," kata Staff Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM, Eddy Satriya, dalam keterangan tertulinsya, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga: KemenKopUKM Dukung Polri Ungkap Dugaan Kejahatan pada Sejumlah Koperasi Bermasalah

Eddy mengatakan, dalam merealisasikan belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, terdapat dua sisi yang harus didorong, yakni sisi supply dari UMKM yang onboarding pada e-katalog, dan sisi demand dari Kementerian/Lembaga yang memiliki anggaran agar mendorong satkernya untuk meningkatkan alokasi belanja melalui e-katalog LKPP.

Pemerintah dan pelaku UMKM juga harus berkolaborasi agar bisa mengambil alih pembelian produk dari luar negeri, di mana produk lokal sekarang memiliki potensi yang luar biasa, contohnya adalah produk alat-alat kesehatan yang saat ini sudah banyak yang bisa diproduksi secara mandiri di dalam negeri.

Baca Juga: Gandeng KemenkopUKM dan IFC, BI Hadirkan Festival Modest Fashion di ISEF ke-9

"Potensi produk dalam negeri sangat besar, bahkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya banyak yang sudah di atas 75 persen, ini menjadi modal awal untuk kita," kata Eddy.

Eddy juga mengajak pemerintah daerah untuk turut membina UMKM, karena menurutnya Pemerintah Pusat terkadang terlalu jauh untuk bisa menjangkau UMKM di daerah-daerah sehingga diperlukan sinergi, baik bersama Pemda maupun asosiasi-asosiasi, untuk membina dan mendampingi UMKM.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: