Dewan HAM PBB Geger dengan Penolakan Indonesia Bahas Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang, Pakar Beber Hal Ini

Indonesia menjadi salah satu negara yang tidak mendukung pembahasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh China terhadap Muslim Uighur di Xinjiang di Dewan HAM PBB.

Indonesia berada di antara negara mayoritas Muslim meliputi Somalia, Pakistan, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar yang menolak hal tersebut.

Baca Juga: Ada Rekomendasi dari PBB yang Wajib Dijalankan China: Jangan Abaikan Laporan HAM Xinjiang

Pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan sikap Indonesia dan sejumlah negara Muslim yang menolak membahas pelanggaran HAM di Xinjiang menarik ditelisik.

"Ini hal menarik untuk ditelisik. Ada beberapa kemungkinan yang membuat beberapa negara termasuk negara Muslim yang ikut menolak tentang pembahasan tentang pelanggaran HAM ini," kata Achmad.

Perwakilan Indonesia untuk PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan organisasi internasional lainnya di Jenewa menjelaskan alasan penolakan tersebut karena pendekatan yang diajukan oleh Barat sebagai negara pengusung dalam Dewan HAM PBB tidak akan menghasilkan kemajuan berarti.

Achmad menilai, alasan penolakan Indonesia terlalu bias. Sebab, isu tersebut patut diperjuangkan dan Indonesia dapat memberi masukan, pemikiran, dan langkah inisiatif terhadap Barat.

Ini sebagai wujud menyampaikan aspirasi rakyat sebagaimana berunjuk rasa menolak penindasan pemerintah China terhadap Muslim Uighur yang telah dilaksanakan oleh para mahasiswa di depan Kantor Kedubes China. 

Sayangnya, kata Achmad, China, melalui delegasinya, mengeluarkan pernyataan yang mengancam bahwa jika pembahasan dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dilaksanakan maka akan dilakukan juga pemeriksaan catatan HAM di negara-negara lain.

"Dari sini bisa disimpulkan bahwa kemungkinan pertama negara-negara yang menolak pembahasan tersebut karena mempunyai catatan buruk tentang pelanggaran HAM di negara-negara tersebut," ujar Achmad.

Dia menegaskan negara-negara tidak berani jika pelanggaran HAM di negaranya dibongkar dalam pembahasan yang sama di Dewan HAM PBB. 

"Indonesia tentu akan terancam karena ada banyak kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM bisa diungkap. Tentu ini akan merepotkan pemerintah," terang pakar kebijakan publik itu.