Isu Reshuffle Kabinet NasDem Menguat, dari Kursi Pesanan Hingga Posisi Dilematis Jokowi

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul menilai bahwa isu reshuffle para menteri dari Partai NasDem di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kental akan pesanan-pesanan politis. Berdasarkan pengamatannya pada reshuffle kabinet sebelumnya, Adib menilai bahwa reshuffle selalu dikonotasikan sebagai ajang berbagi kekuasaan.

"Tidak 100 persen menyentuh soal apa sebenarnya ga bisa menyelesaikan persoalan. Makanya, saya melihat bahwa reshuffle dilakukan untuk mengakomodasi soal-soal kekuasaan, bagi-bagi jatah politik. Saya kira sudah tidak perlu lagi, sudah tidak urgensi lagi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Selasa (11/10/22).

Baca Juga: Disebut Nasdrun Gegara Usung Anies Baswedan, NasDem Dapat Simpati

Dengan begitu, Adib meragukan kepemerintahan yang dipimpin Jokowi bisa selesai menuntaskan visi-misinya dalam dua tahun ke depan. Dia menyebut, terlalu berat untuk menyelesaikan beragam persoalan jika reshuffle menteri masih mengedepankan kepentingan politis partai.

"Tidak sampai dua tahun Pemerintahan Jokowi ini selesai. Saya kira terlalu berat kalau harus me-reshuffle kabinet hanya demi tujuannya untuk menyelesaikan persoalan, terlalu berat menurut saya dan nyaris mustahil. Yang ada reshuffle kental akan pesanan-pesanan politis," kata Adib.

Selain itu, Adib juga menyebut bahwa pengusungan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai NasDem melempar Jokowi pada posisi yang dilematis. Pasalnya, kata Adib, seandainya dilakukan reshuffle pada menteri Partai NasDem, publik akan menilai bahwa hal tersebut merupakan upaya penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024.