Dokumen Blue Financing Strategic Jadi Komitmen Indonesia Capai Pembangunan Bekerlanjutan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan Dokumen Blue Financing Strategic (BFS) yang telah diadopsi dalam SDGs Government Securities Framework. Hal itu merupakan salah satu wujud nyata komitmen Indonesia untuk memajukan kerja sama maritim dan iklim di antara negara kepulauan dan negara kepulauan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Dokumen Blue Financing Strategic (BFS) menetapkan arah bagi semua pihak untuk mengembangkan dan mencari cara optimal untuk membantu kolaborasi serta memanfaatkan keuntungan yang menjanjikan dari ekonomi laut yang sedang berkembang.

Baca Juga: Tanggapi Usulan Luhut dan Sandiaga Uno, Kominfo Siap Dukung Ekosistem Digital Pariwisata Indonesia

"Dokumen Blue Financing Strategy, yang peluncurannya telah kita lihat di sini, menetapkan arah bagi semua orang untuk mengembangkan dan mencari cara paling optimal demi membantu kolaborasi serta memanfaatkan keuntungan yang menjanjikan dari ekonomi laut yang sedang berkembang. Agenda hari ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mengambil bagian dan berkontribusi positif pada kerja sama global yang nyata untuk mewujudkan transformasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkap Menko Luhut dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).

Menko Luhut mengatakan bahwa kemitraan global harus diperkuat dalam upaya untuk mencapai semua target yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar, pusat keanekaragaman hayati laut, dan sebagai negara berkembang ekonomi utama, Indonesia membangun berbagai inisiatif utama dan kegiatan nyata di antara AIS Forum. Indonesia juga telah bekerja melalui forum ini untuk membangun parameter yang akan menyeimbangkan pertumbuhan dan investasi.

"Melalui dokumen strategis ini, Indonesia akan meluncurkan Blue Bonds, sebuah perangkat yang didasarkan pada contoh yang baik dari Green Bonds yang dijamin oleh Pemerintah serta didukung oleh lembaga keuangan internasional. Ini menawarkan sarana untuk menarik pendanaan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta," kata Luhut.

"Penerbitan obligasi pertama akan digunakan untuk mendanai perbaikan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL). Ini menawarkan prospek hasil win-win klasik, membayar investor sementara pada saat yang sama meningkatkan hasil penangkapan ikan," tutup Menko Luhut.