Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Hasto Sebut Ada Bendera Biru yang Sobek dari Kabinet Usai Deklarasi Anies, Pengamat: Ini Bentuk Arogansi Politik!

Hasto Sebut Ada Bendera Biru yang Sobek dari Kabinet Usai Deklarasi Anies, Pengamat: Ini Bentuk Arogansi Politik! Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Warta Ekonomi, Jakarta -

Analis Narasi Institute, Mustofa mempertanyakan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan akan ada bendera biru yang robek dari kabinet Presiden Jokowi

Mustofa juga mempertanyakan, mengapa statement Hasto ini keluar setelah partai Nasdem sah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden yang mereka dukung dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Tuai Kontroversi, 'Antitesa' Anies Baswedan Buat PDIP Geram Bukan Main

“Agak menarik memang terkait apa yang disampaikan Hasto tersebut. Karena sebetulnya sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sudah ada beberapa partai politik pemerintah yang telah mendeklarasikan sebagai calon presiden,” kata Mustofa melalui keterangan tertulisnya yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (13/10/22).

Dan lagi menurut dia, sebelum Anies ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, hingga Puan Maharani balihonya sudah bertebaran di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Hasil Survei: PDIP Dapat Porsi Besar Pemilih Non-Muslim

Menurut Mustofa pula, mendeklarasikan seorang capres oleh partai politik adalah hak konstitusional masing masing partai. 

“Toh Presiden Jokowi juga sudah tidak dapat maju lagi di periode berikutnya karena sudah 2 periode,” tambahnya.

Mustofa mengatakan, statement Hasto tersebut menunjukkan arogansi dalam politik. Dan itu pun seolah Hasto lebih berkuasa dibanding Presiden Jokowi sendiri. 

Baca Juga: Hasto PDIP Mohon Pasang Kuping Baik-baik! Orang NasDem Nggak Main-main: Politik Rendahan, Tidak Elegan!

“Pemilu 2024 memang masih 2 tahun lagi namun aroma persaingan nya sudah terasa dari sekarang. Munculnya banyak capres adalah justru hal yang sehat dan baik dalam alam demokrasi,” jelas dia.

Dia juga menjelaskan bahwa syarat Presiden Threshold (PT) 20%  disinyalir kuat sebagai kepentingan oligarki untuk membatasi capres yang ada.

Baca Juga: Tak Tergoda Deklarasi, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Fokus Mengabdi, PDIP: Kami Setia Sama Jokowi

“Justru sebetulnya adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip prinsip demokrasi  yang justru harusnya ditentang dan ditolak bukan justru Pencapresan seseorang yang dipersoalkan,” tutupnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Bagikan Artikel: