Terdapat 700 Juta Penyandang Disabilitas di Asia-Pasifik, Ini Harapan Kemensos Digelarnya HLIGM-FRPD

Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah untuk pertemuan Tingkat Tinggi Antar Pemerintah mengenai tinjauan akhir implementasi dasawarsa penyandang disabilitas Asia-Pasifik atau High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons (HLIGM-FRPD). Pertemuan itu bakal digelar di Jakarta pada Rabu-Jumat, 19-21 Oktober 2022.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menyebut lewat agenda ini dirinya akan melakukan promosi terhadap perlindungan hak hak penyandang disabilitas. Ia berharap dengan diselenggarakannya agenda ini tidak ada diskriminasi penyadang disabilitas.

Baca Juga: Kemensos Bawa Kabar Baik, Penyandang Disabilitas Akan Segera Dapatkan Bansos, Satu Bulan Full!

"Kita berharap bisa jadi tuan rumah yang baik dan tidak ada lagi pandangan diskriminatif pada mereka terutama untuk akses di bidang apa pun. Mudah-mudahan kita bisa mengerti bahwa disabilitas bagian dari kita semuanya," ujar Mensos dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Menurut Mensos Risma, dalam setahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung dan mempermudah aksesibilitas para penyandang disabilitas. Yang pertama adalah terobosan inovatif, dengan penemuan tongkat pintar adaptif dan smartphone yang sudah dimodifikasi untuk disabilitas netra.

“Ada tongkat adaptif untuk disabilitas netra. Tongkat ini akan bekerja untuk memberi sinyal kepada si pemegang tongkat (disabilitas netra, maupun penyandang disabilitas yang lain) ketika ada air, atau apa pun, bahkan bencana di sekitarnya. Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga si pemegang tongkat bisa waspada,” terang Risma menjelaskan cara kerja tongkat adaptif.

Yang kedua, lanjutnya, approach atau pendekatan. Mensos Risma menuturkan bahwa Indonesia telah melakukan enterprenurship approach. Jadi, bukan hanya penekanan untuk bekerja, tapi juga berwirausaha kepada penyandang disabilitas.

Baca Juga: Gelar Nobar Film "Miracle in Cell No. 7", Kemensos dan Komisi Nasional Disabilitas Beri Apresiasi

“Mereka, kami ajarkan untuk bisa berdiri tapi dengan teknologi kami yang dibuat oleh para penyandang disabilitas juga. Jadi, ini adalah salah satu keberanian untuk bagaimana penyandang disabilitas ini bisa membuat, bahkan bisa menciptakan suatu karya sendiri, yang bisa kita akan ajukan hak patennya secara internasional,” ungkapnya.

Adapun, yang ketiga, yakni keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap mereka.

“Kita coba menghidupkan kembali gotong royong supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita dengan memberikan permakanan atau makanan untuk saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, lewat gotong royong dari warga sekitarnya dengan bantuan uang dari pemerintah, bentuk saling peduli kepada sesama,” ucap Risma.

Baca Juga: Janji Kemenkeu untuk Dukung Program ATENSI Milik Kemensos

Tiga hal itu, disebutnya, sebagai terobosan yang akan dibagikan oleh Indonesia pada pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik. “Kemudian, Indonesia berharap juga bisa belajar dari negara lain, dengan harapan bisa memperkaya negeri kita sendiri,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan pertemuan ini akan menyampaikan progres dari 10 tujuan yang tertuang dalam strategi Incheon. 

Serta menghasilkan draft "Jakarta Declaration" untuk di implementasikan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas selama 10 tahun ke depan. 

"Pertemuan ini juga menyampaikan beberapa tantangan dan rekomitmen ke depan plus hal-hal baru teknologi, Covid-19, dan afirmasi private sector. Semua ini dituangkan di draft Jakarta Declaration sehingga penting sekali pertemuan tiga hari ke depan," ucap Armida. 

Baca Juga: Tiba di Pontianak, Wapres Serahkan Bantuan Kemensos dan BPJAMSOSTEK kepada Warga

Sebagai informasi, pertemuan HLIGM-FRPD akan diikuti 31 negara anggota, 10 badan PBB, 12 pejabat setingkat menteri/kepala badan dari 11 negara, tiga negara asosiasi dan 50 organisasi masyarakat sipil di wilayah Asia Pasifik.