Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Perkuat Komitmen Pembangunan Berperspektif Penyandang Disabilitas

Menko PMK berharap pertemuan High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022 (HLIGM-FRPD) akan berpengaruh besar dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang penting untuk penyandang disabilitas. Menurutnya, dalam pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemahaman terkait kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan hak penyandang disabiltas.

Hal ini disampaikannya dalam pembukaan HLIGM-FRPD di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (19/10/2022). Menko Muhadjir menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas.

Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Tampung Keluh Kesah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah di Kamboja

Dia memaparkan bahwa dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

"Indonesia terus berkomitmen mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujar Muhadjir.

Menko PMK juga menjabarkan, bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan penyandang disabilitas adalah memberi fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas bertalenta, misalnya dalam bidang olahraga akan disiapkan untuk menjadi atlet. Kemudian, penyandang disabilitas diberikan berbagai pemberdayaan keterampilan dan ekonomi supaya bisa berdikari.

"Pelaksanaan kebijakan dan program juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tegasnya.

Muhadjir berharap, pertemuan internasional ini akan menghasilkan berbagai kebijakan stretegis untuk pembangunan berprespektif penyandang disabilitas, dan berupaya penuh untuk terus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

"Saya yakin, dengan bekerja sama dan memiliki kemitraan global yang kuat, kita dapat mencapai visibilitas disabilitas, aksesibilitas, inklusi, dan kesetaraan hak," ungkapnya.

Di acara tersebut, Menko PMK disambut dengan kesenian Tari Betawi yang dibawakan adik-adik disabilitas autisme dan Tari Bali yang dibawakan oleh adik-adik penyandang disabilitas fisik. Selain itu, disuguhkan penampilan musik gamelan dengan membawakan lagu viral "Ojo Dibandingke" yang dibawakan oleh Ardha Krishna Pratama, anak berusia 15 tahun penyadang disabilitas fisik.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Sekretaris Eksekutif ESCAP Dr Armida Salsiah Alisjahbana dan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini. Kegiatan juga uga menghadirkan pembicara tingkat tinggi dari Indonesia dan negara-negara anggota lainnya serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil.

Baca Juga: Mensos Risma Colek Keterlibatan Swasta dan BUMN dalam Pekerjakan Penyandang Disabilitas

Sebagai informasi, pertemuan ini diselenggarakan oleh United Nations Economi and Social Commision for Asia and The Pasific (UN ESCAP) bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta, 19-21 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh sekitar perwakilan 38 negara ESCAP yang bergabung secara hybrid.

Negara Anggota ESCAP di tahun 2012 memproklamasikan komitmen Kawasan The Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022. Mengadopsi the Incheon Strategy to Make the Right Real for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific sebagai salah satu tujuan pembangunan dunia yang spesifik disabilitas.

Komitmen tersebut berakhir di tahun 2022 dan pertemuan di Jakarta ini ditujukan untuk melakukan kajian akhir, yakni mencatat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran selama satu dekade, dan untuk memetakan arah strategis baru ke depan. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Secara umum, konferensi dibagi menjadi tiga sesi. Sesi substantif pertama, peserta akan meninjau status dan tren pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik serta kemajuan, tantangan, dan prioritas yang muncul dalam implementasi Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 2013-2020, dan Strategi Incheon.