Ukraina dalam Posisi Gak Aman, Rusia Serius Lakukan Ini ke PBB Jika Terus Lakukan...

Iran dan Rusia berpendapat tidak ada mandat yang mengharuskan Guterres mengirimkan pakar ke Ukraina untuk menginspeksi drone-drone itu. Dalam suratnya ke Guterres pada Rabu kemarin, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengatakan dasar hukum undangan Ukraina pada pakar PBB "lemah."

Ia meminta Guterres "untuk mencegah setiap penyalahgunaan" resolusi dan isu pejabat PBB yang berkaitan pada perang Ukraina. Sementara itu Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan Guterres memiliki mandat untuk melakukan asesmen teknis.

Baca Juga: Dikira Orang Amerika, Pejabat Ukraina Malah Jelek-jelekkan Drone Turki ke Prankster

"(Guterres) memiliki mandata yang jelas untuk memberikan laporan dua kali setahun pada semua hal ini dan untuk melakukan asesmen teknis, sehingga saya kira sekretariat PBB akan jalan dan akan pergi," katanya.

Berdasarkan resolusi 2015 embargo senjata konvensional pada Iran berlaku sampai Oktober 2020. Tapi Ukraina dan negara-negara Barat berpendapat resolusi itu masih termasuk pembatasan pada rudal dan teknologi yang berkaitan dengannya sampai Oktober 2023 dan dapat mencakup ekspor dan pembeliaan senjata militer canggih seperti drone.

Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil tindakan substansial dalam perang di Ukraina. Sebab Rusia memiliki hak veto di lembaga 15 negara anggota itu, bersama Cina, AS, Prancis, dan Inggris. Dujarric menolak mengomentari pernyataan Polyanskiy.