PSSI Menolak Mundur, Mahfud MD Ingatkan Tanggung Jawab Moral Tragedi Kanjuruhan: Itu Bukan Ikut Campur
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kapolri terhadap penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (9/8/2022). Pemerintah memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Jajarannya terkait kemajuan kasus Brigadir Joshua dan penetapan tersangka baru. | Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD kembali mengingatkan PSSI soal tanggung jawab moral dampak insiden kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) lalu.
"Ada juga kita perlukan tanggung jawab moral. PSSI itu supaya, ya, seluruh stakeholder-nya itu mengundurkan diri, itu bukan ikut campur," kata Mahfud, Kamis (20/10/2022).
Baca Juga: Suporter Mau Demo Minta Iwan Bule Mundur, PSSI: Tidak Ada Masalah
Mahfud menyebutkan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan terhadap PSSI karena organisasi itu berada di bawah naungan FIFA. Mahfud menekankan tanggung jawab moral PSSI.
Mahfud mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar jika jajaran PSSI, termasuk ketua umum organisasi itu: Mochamad Iriawan alias Iwan Bule, mundur atas kesadaran diri sendiri.
"Mundur gitu, mundur itu di mana-mana boleh, tidak melanggar aturan," kata dia.
"Itu nampaknya ya sedang dicerna dan mudah-mudahan bisa terjadi ke sana. Karena mundur itu dengan melalui dorongan diadakan munaslub. Kongres luar biasa atau mundur dulu agar ada munaslub kan gitu. Itu nanti kita lihat. Tetapi, itu ya atau tidak itu terserah karena moral. Kita tidak ikut campur."
Baca Juga: Makin Kuat Desakan Agar Ketum PSSI Mundur
PSSI menolak rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan untuk merombak kepengurusan melalui Kongres Luar Biasa.
"Desakan mundur kan itu hanya rekomendasi. Usulan. Keputusan ya ada di aturan," kata anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyadh di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, hari ini.
Riyadh menjelaskan KLB merupakan hak anggota PSSI. Jika anggota meminta dilaksanakannya KLB, maka PSSI baru akan menggelarnya.
"Kalau anggota minta sesuai statuta ya terlaksana. Kalau di luar ya tidak bisa serta merta. Harus melalui statuta yang ada," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Wasit PSSI.
Baca Juga: Mahfud MD Akui Politik Uang Sulit Dihindari saat Pemilu 2024
Riyadh mengaku tidak masalah terkait adanya rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan suporter di Indonesia untuk mendesak pengurus PSSI mundur.
"Ya tidak ada masalah. Indonesia berapa kali KLB? Sudah empat kali dari 2012, tapi hasilnya kayak begini terus. Kami harus konsentrasi jadi lebih baik, kami hargai masyarakat, kami tidak bisa sendiri. PSSI perlu suporter perlu pengamat," katanya.
Riyadh menyatakan tidak perlu disuruh PSSI akan melaksanakan KLB pada tahun 2023.
"PSSI tidak pakai disuruh nanti tahun 2023 ya ganti dan perlu proses tiga bulan sebelumnya mundur," ujarnya.
Mochamad Iriawan, kata dia, menyatakan bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan kooperatif saat pemeriksaan oleh kepolisian.
"Seperti menghadapi masalah hukum lewat pemeriksaan hari ini. Selain itu juga telah dibentuk tim task force. Dengan polisi kami juga tengah menggodok peraturan yang seimbang dan cocok dilaksanakan di PSSI," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
