Wapres Instruksikan Semua Pihak Perkuat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan seluruh pemangku kepentingan harus berpartisipasi aktif dalam penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Wapres menyampaikan empat hal utama yang harus diperhatikan.

Pertama, perluasan kepersertaan yang harus dilakukan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan memperluas cakupan perserta.

Baca Juga: Atasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas

"Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, Utamanya untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja Penerima Upah dan pekerja Bukan Penerima Upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," jelas Wapres dalam sambutannya di acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan penyerahan penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan "Paritrana Award 20221" di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Kedua, BPJS ketenagakerjaan harus memperkuat pengelolaan program perlindungan secara profesional dan akuntable. Dengan dana yang telah terkumpul harsu dapat dikelola dengan baik dan dikembangkan, agar tidak terjadi defisit.

Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan harus bersinergi dalam program penghapusan kemiskinan. Sesuai instruksi Presiden tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka salah satu strategi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ialah pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Baca Juga: Groundbreaking Pembangunan UPTP BLK Bantul, Ida: Harap Mampu Jawab Tantangan Ketenagakerjaan di DIY

"Caranya, melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial," ucap Wapres.

Keempat, Wapres menginstruksikan semua pihak untuk saling membantu  menyukseskan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) yang akan dicanangkan.