Cawapres Anies Saja Belum Disepakati Koalisi, NasDem Kok Buru-buru Pengen Deklarasi 10 November? PKS: Tuntaskan Dulu...
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Di tengah drama pemilihan calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan yang hingga kini belum mencapai kesepakatan, Partai NasDem menggulirkan rencana deklarasi 10 November. Hal ini sontak ditentang oleh dua partai koalisinya, yaitu PKS dan Demokrat.
Diketahui, meski ketiga partai sudah berkomunikasi dengan intens, namun hingga kini koalisi masih belum merampungkan kesepakatan. Dengan demikian, deklarasi 10 November itu terancam ambyar.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengakui, partainya mengusulkan deklarasi koalisi digelar pada 10 November. Tanggal ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan sehari sebelum ulang tahun Partai NasDem pada 11 November. Namun, tawaran tersebut sejauh ini belum disepakati oleh PKS dan Demokrat, karena kendala teknis.
"Teman-teman Demokrat sedang mendampingi Pak Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri. Sementara PKS usulkan akhir tahun," kata Willy, di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, partainya menawarkan agar deklarasi koalisi lebih dulu. Sedangkan deklarasi capres-cawapres menyusul belakangan. Menurut dia, penunjukan cawapres tidak perlu terburu-buru karena mesti mempertimbangkan siapa yang bakal jadi kompetitor dalam Pilpres.
"Masalah cawapres kita tunggu siapa lawan tandingnya. Baru nanti kita dalami," ucapnya.
Untuk sosok cawapres, Willy mengakui belum ada kesepakatan. PKS ingin mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang jadi cawapres. Sementara Demokrat ingin Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang jadi cawapres. Willy menegaskan, NasDem tak ingin Anies kawin paksa di Pilpres nanti.
Baca Juga: Deklarasi Koalisi Bersama Demokrat-PKS Belum Pasti Tanggal 10 November, NasDem: Itu Baru Usulan Kami
"Yang jadi episentrum kan Mas Anies. Sejauh ini sinyal tim kecil yang terus komunikasi rasional. Dua hal kita sepakati, bagaimana mempersembahkan dwitunggal ke publik. Artinya tidak kawin paksa, chemistry terbangun. Sementara rasionalitas pengusungan tentu cenderung posisi menang," ungkapnya.
Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, partainya memang belum menyetujui deklarasi lantaran masih perlu waktu untuk mendiskusikan dengan tim internal. Herzaky menjelaskan, koalisi yang bakal dibangun didasarkan pada prinsip kesetaraan. Sehingga, setiap anggota koalisi bebas berpendapat dan mengambil sikap masing-masing. Namun, ihwal deklarasi mesti, disepakati bersama.
"Inilah indahnya rencana koalisi perubahan. Aspirasi, harapan, usulan bisa disampaikan dengan bebas dan terbuka. Namun, tetap menghormati kemandirian dan independensi masing-masing partai, dan semuanya didasarkan kesepakatan bersama," kata dia.
PKS juga belum menyetujui usulan deklarasi tanggal 10 November nanti. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya belum setuju karena pembahasan di tim kecil belum tuntas. Menurut dia, deklarasi baru akan diumumkan jika tim kecil dari masing-masing partai telah tuntas.
"Sebaiknya kita tuntaskan dulu pembahasan di tim kecil," kata Kholid, kemarin.
Kholid enggan menjelaskan apa yang belum disepakati di tim kecil. Yang jelas, lanjut dia, hasil pembahasan di tim kecil akan disampaikan ke Majelis Syuro PSK. Nantinya, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri yang akan memutuskan.
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menduga, pembahasan yang belum rampung dalam koalisi Anies itu adalah soal nama cawapres. Dia melihat, sejak awal penentuan siapa yang menjadi cawapres pendamping Anies menjadi ganjalan komunikasi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mewujudkan sebuah koalisi pilpres.
"Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan. Termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan Aher," kata Bawono.
Baca Juga: PKS Punya Siasat, Tak Heran Aher Ngebet Diduetkan Sama Anies Baswedan: Saat Dideklarasikan NasDem...
Menurut dia, cawapres pendamping Anies harus figur yang memiliki potensi elektoral baik, terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Karena merujuk hasil survei sejumlah lembaga, elektoral Anies diketahui lemah di dua provinsi besar tersebut. Padahal, pemilih di dua provinsi tersebut sangat besar dan juga menentukan perolehan suara," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
