Refly Harun Beberkan Strategi Politik Presiden Jokowi: Anies Baswedan Dianggap Pengganggu!

Ahli Tata Negara Refly Harun mengatakan deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 tampaknya dianggap gangguan oleh Presiden Joko Widodo.

Refly menyinggung ini ketika mengomentari manuver politik Jokowi beberapa waktu belakangan. Yang sangat disorot tentu ketika Jokowi dua kali menunjukkan dukungan untuk Prabowo Subianto.

Menurut Refly, sebenarnya Jokowi tengah mengupayakan untuk membuat Prabowo dan Ganjar Pranowo bertarung di Pemilihan Presiden 2024.

Baca Juga: Anies Baswedan Dinilai Cuma Punya Satu Kesempatan, Manuver Jokowi Dibongkar: Skenarionya...

"Skenario awalnya kalau bisa Ganjar hanya berhadapan dengan Prabowo, itu akan sangat menyenangkan bagi kekuasaan Istana pastinya," tutur Refly lewat kanal YouTube-nya.

"Persoalannya, ada 'pengganggu' yang namanya Anies Baswedan," kata Refly melanjutkan.

Dijelaskan lebih lanjut, Refly menilai Jokowi sedang bermain aman dan menunjukkan dukungannya kepada dua calon jagoannya.

Menurut Refly, Jokowi tidak perlu repot-repot memberatkan dukungannya kepada salah satu pihak. 

Baca Juga: NasDem Bisa Gigit Jari, Anies Baswedan Dinilai Tersandera Tak Jelasnya Koalisi: Rakyat Harus Melawan

Pasalnya kedua nama jagoannya tersebut dinilai akan sama-sama menguntungkan Jokowi, siapapun yang memenangkan Pilpres 2024 nanti.

"Karena ada dua orang yang sama-sama bisa diandalkan, maka saya memperkirakan Jokowi akan meng-endorse kedua-duanya," ujar Refly.

"Membiarkan kedua-duanya berkompetisi secara baik dan siapapun yang menang maka dia akan jadi bagian dari kemenangan tersebut," sambungnya.

Baca Juga: Pendukungnya Susah Akur padahal Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Belum Pasti Nyapres, Fahri Hamzah: Kayak Dua Orang Botak Jambak-jambakan!

Hanya saja rencana ini hancur setelah Anies menunjukkan kesiapannya menjadi bacapres 2024 dan bahkan telah dideklarasikan oleh Partai NasDem. 

Bukan hanya itu, Anies sedianya akan diusung oleh koalisi partai politik bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.