Politikus PDIP Kritik Keras Acara Sukarelawan di GBK: Merendahkan Martabat Presiden Jokowi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus merespons pro kontra acara Nusantara Bersatu yang diadakan oleh sekelompok elite yang menggunakan nama Presiden Jokowi.

Dia menyesalkan adanya acara yang tidak tepat momentum, berbiaya tinggi, dan hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi yang belum lama dipuji dunia karena keberhasilannya menjadi Presidensi G20.

Deddy dalam keterangannya kepada media, Minggu (27/11), mengatakan bahwa kegiatan itu telah menurunkan martabat Presiden Jokowi hanya menjadi pemimpin sukarelawan.

Baca Juga: Politikus Senior PDIP Buka-bukaan soal Susi Hubungi Jokowi demi Menghindari Ajakan JK

“Kalau mengaku sukarelawan sejati, seharusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh menpora,” ujar Deddy.

Politikus PDIP itu menyesalkan sukarelawan tertentu yang hanya pintar bermanuver dengan menyalahgunakan kebaikan Presiden Jokowi.

“Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur, banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan, masa para elite sukarelawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai sukarelawan,” kata Deddy.

Selain itu, tambah Deddy, GBK juga seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk perhelatan seperti itu.

“Kan, ada larangan dari menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023,” kata anggota DPR dari Dapil Provinsi Kalimantan Utara itu.

Maka itu, baginya, para inisiator kegiatan ini telah menjebak Pak Jokowi.

Dia menilai mereka tahu Presiden tidak mungkin bisa mengelak jika sukarelawannya memanggil.

“Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau”, ungkap Deddy.

Untuk itu, Deddy meminta menteri BUMN untuk mengevaluasi dua inisiator kegiatan tersebut yang saat ini menduduki jabatan komisaris di BUMN.

“Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi VI DPR RI, tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.