Relawan Jokowi Harusnya Sudah Bubar Usai Pilpres 2019 Berakhir, Pengamat: Jangan-jangan Ada Simbiosis Mutualisme di Sini
Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.
Aksi-aksi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan menuai sorotan hingga menimbulkan pro kontra, terutama usai terselenggaranya acara Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022).
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, Kunto Adi Wibowo, hal ini seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, ia menilai relawan Jokowi seharusnya sudah membubarkan diri ketika Jokowi telah memenangkan pilpres dan pemilu telah berakhir.
"Problemnya adalah biasanya relawan-relawan ini bubar setelah pemilu. Karena terpilih atau kalah, ya selesai. Di Indonesia problemnya ini, (keberadaan) relawan (adalah) baru. Tapi kemudian relawan ini tidak membubarkan diri. Harusnya relawan ini ya sudah selesai," kata Kunto Adi dalam acara diskusi bertajuk 'Menelisik Zona Nyaman Jokowi' di Jakarta, Minggu (4/12/2022).
Pengamat politik Universitas Padjajaran ini pun menduga keberadaan relawan ini memberikan zona nyaman bagi Jokowi. Ia mengatakan, ada simbiosis mutualisme yang tercipta dari keberadaan para relawan hingga saat ini.
Baca Juga: Relawan Jokowi Masih Aktif, Pengamat: Harusnya Mereka Membubarkan Diri
"Makanya kami bilang zona nyaman, jangan-jangan ada simbiosis mutualisme di sini. Pak Jokowi merasa dinyamankan oleh relawan karena relawan tetap ada, yang seharusnya ga ada," ujarnya.
Lebih lanjut, Kunto Adi kemudian mempertanyakan terkait kepemimpinan publik yang dimiliki Jokowi. Sebab, sebagai seorang negarawan seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai-nilai yang mengutamakan publik.
Jokowi sendiri, kata dia, memiliki peluang untuk menjadi seorang negarawan. Sebab seorang negarawan lahir karena adanya berbagai krisis. Namun sayangnya, menurut dia, berbagai tindakan dan kebijakan yang diputuskan oleh Jokowi justru bertentangan dengan publik.
Ia mencontohkan saat terjadinya pandemi Covid-19 dan juga berbagai krisis lainnya, Jokowi justru fokus pada hal-hal yang tidak melayani kepentingan publik seperti lebih mengutamakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Ada Spanduk 3 Periode di Acara GBK, Sukarelawan Jokowi Kasih Peringatan: Jangan Emosional...
"IKN itu survei Kedai Kopi sebelum UU (IKN) terbit, 60 persen lebih itu menolak IKN. Interest public bilang kita ga butuh IKN. Tapi Jokowi justru mendorong IKN," ucap dia.
Selain IKN, juga ada pengesahan UU Omnibus Law yang turut mendapatkan banyak tentangan dari publik, dll. Kunto Adi menilai, Jokowi seharusnya lebih memberikan perhatiannya kepada hal-hal yang menjadi kepentingan publik.
Baca Juga: Alasan Mahfud MD Bisa Jadi Cawapres Anies: Salah Satunya Jadi Bagian Jokowi
"Menurut saya seakan-akan Pak Jokowi ini ingin dinilai negarawan, punya legacy, tapi akhirnya dia memilih legacy-legacy yang sifatnya bangunan monumen besar tapi tidak melayani interest public yang besar yang keseluruhan atau yang umum," ujar Kunto Adi.
Kunto Adi juga berpendapat, seharusnya Jokowi bisa keluar dari zona nyamannya saat ini. Kepemimpinan Jokowi saat ini, lanjutnya, menjadi catatan penting dalam memilih pemimpin berikutnya di 2024.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
