Jaksa Agung Bilang Polisi Moral Dibubarkan, Jurnalis Iran: Pernyataan yang Cuma Memuaskan Rakyat

Jaksa Agung Iran Mohammad Jafar Montazeri mengatakan bahwa unit polisi moral telah dibubarkan setelah lebih dari dua bulan protes anti-pemerintah nasional.

Namun, beberapa orang Iran telah menanggapi pernyataan Montazeri dengan skeptis, karena masih belum jelas apakah langkah tersebut menandai perubahan kebijakan yang nyata.

Baca Juga: Ajak Amerika, Israel Gelar Skenario Militer Skala Besar yang Targetkan Iran

"Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan dan ditutup oleh tempat yang sama yang telah diluncurkan di masa lalu," Mohammad Jafar Montazeri seperti dikutip oleh kantor berita IRNA pada Sabtu (3/12/2022) malam.

Jaksa dilaporkan menanggapi pertanyaan mengapa polisi moral "dibekukan". Belum ada konfirmasi lain bahwa operasi unit patroli polisi moral telah dihentikan.

"Kami telah melihat (ini) sebelumnya ... di mana pihak berwenang dan kandidat membuat pernyataan populer untuk sementara memuaskan keluhan masyarakat," kata Shima Vezvaei, peneliti independen dan jurnalis yang berbasis di Teheran kepada Middle East Eye.

Pernyataan Montazeri muncul saat Iran bergulat untuk menahan kerusuhan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun saat berada dalam tahanan polisi pada bulan September, setelah dia ditangkap karena diduga "tidak benar" mengenakan jilbabnya.

"Saya pikir komentar dari (Jaksa Agung) Montazeri hampir tidak cukup," kata Shima.

"Kami telah melihat reaksi dan pernyataan seperti itu sebelumnya, terutama selama debat pemilihan di mana pihak berwenang dan kandidat membuat pernyataan populer untuk sementara memuaskan keluhan orang dan membeli partisipasi mereka atau bahkan membungkam tuntutan protes mereka," terangnya.

Namun beberapa orang Iran menyatakan keprihatinan bahwa komentar Montazeri menyembunyikan banyak cara negara masih bisa melakukan kontrol atas "moralitas" di ruang publik.

Pernyataan jaksa agung itu termasuk pernyataan bahwa "sistem peradilan akan melanjutkan pengawasannya terhadap aktivitas perilaku di masyarakat".

"Dia masih mengatakan sistem peradilan akan terlibat dalam 'pengawasan', yang merupakan komentar yang tidak jelas," kata Vezvaei.