MPP Harus Berkualitas, Ini Empat Poin Arahan Wapres Ma'ruf Amin

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan Mall Pelayanan Publik (MPP) harus semakin berkembang dan berkualitas. Untuk itu Wapres menyampaikan empat poin untuk diperhatikan.

Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) segera melakukan perumusan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi dan informasi melalui platform digital. Selain itu, diperlukan juga sinkronisasi dan deregulasi semua peraturan yang masih tumpang tindih dan berpotensi menghambat integrasi pelayanan publik pada MPP.

Baca Juga: Capai Target 103 MPP Tahun 2022, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Cuma Kejar Target

Kedua, Kementerian Investasi agar segera menyempurnakan sistem Perizininan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS.

"Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada pelayanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital," kata Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres di Jakarta, Senin (5/11/2022).

Baca Juga: Wapres Akan Canangkan RB Tematik dan Saksikan Peresmian 26 MPP

Ketiga, Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Pemerintah Daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.

Keempat, para Gubernur, Bupati, dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu penyelenggaraan MPP di daerah masing-masing. Selain itu, Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital.

"Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah-daerag lain sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya," jelas Wapres.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan digitalisasi ini menjadi penting untuk memperkuat e-govt Indonesia yang diperingkat oleh PBB. Saat ini, Indonesia berada di posisi 77 dengan nilai 0,71. Di posisi puncak ada negara seperti Denmark dengan nilai 0,97. Dan sedang diperkuat kerangka pemerintahan berbasis elektronik, yang diperkirakan dapat meningkatkan daya saing berbasis digital.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin Bantah Stok Beras Indonesia Menipis

"Kalau caranya normal akan diperoleh 2028 tapi kalau berhasil melalukan percepatan sejajar Denmark dan Inggris kita insyaallah lebih cepat," ujarnya.

Dia menegaskan, terkait digitalsiaisi, bersama BKN sedang membereskan kepegawaian jutaan ASN se-Indonesia yang berbasis digital, seperti dari proses bisnis yang panjang dipangkas bersama kepala BKN, pekerjaan bertahun-tahun ditargetkan Desember ini selesai.

Baca Juga: Akan Hadir di Pernikahan Putra Bungsu Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin: Karena Bagian dari Keluarga

"Proses bisnis pengurusan pensiun mutasi hingga kenaikan pangkat yang memakan waktu kita akan perkuat digitalisasi dan diharapkan semuanya akan berjalan jauh lebih cepat dan pemangkasan proses bisnis melalui sistem digital untuk manajemen ASN kt targetkan tuntas bisa Desember hingga Januari sudah terasa dampaknya," tegasnya.