Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Capai Target 103 MPP Tahun 2022, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Cuma Kejar Target

Capai Target 103 MPP Tahun 2022, Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Cuma Kejar Target Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan jumlah Mall Pelayanan Publik (MPP) sebanyak 103 yang tersebar di seluruh Indonesia telah mencapai target tahun 2022.

Sebelumnya, terdapat 77 MPP dan hari ini, Senin (5/11/2022), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Wapres meresmikan 26 MPP serta mencanangkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik di Istana Wapres Jl. Merdeka Selatan Jakarta.

Baca Juga: Wapres Akan Canangkan RB Tematik dan Saksikan Peresmian 26 MPP

"Jadi 103 dan itu target kita. Tahun 2022 ini bisa dicapai sampai 103 itu. Sisanya 2023 dan 2024 sleuruhnya 100% mall pelayanan publik bisa diselesaikan 100% untuk memberikan kemudahan, percepatan, dan juga pelayanan yang murah," ujar Wapres.

Menurut Wapres, pencapaian ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi dapat menjadi langkah konkret antarsektor untuk meningkatkan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

"Ke depan, agar MPP di Indonesia terus berkembang dan semakin berkualitas," katanya.

Berkaitan dengan Reformasi Birokrasi (RB) tematik, Wapres menyebut perlu adanya penguatan peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitaliasi administrasi, maupun program prioritas lainnya.

"Jadi para RB kita agar lebih fokus, itu ada beberapa penanggulangan kemiskinan, investasi digitalisasi, pelayanan investasi," ucapnya.

Baca Juga: Lebih Holistik, Wapres Ma'ruf Amin Ajak Pengurus Gereja Tingkatkan Kerukunan Umat Beragama di Papua

Wapres menegaskan transformasi organisasi birokrasi ini selanjutnya perlu diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru. Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel.

"Sudah saatnya kita tinggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi kita. Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat," tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: