Tak Ingin Warga Ribet, Ganjar Pranowo Targetkan Mal Pelayanan Publik Jateng Rampung 100 Persen

Sebagai informasi, berdasarkan data, MPP di Jawa Tengah ada di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. Selain itu MPP milik Pemprov Jawa Tengah.

Sementara, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin secara khusus menyampaikan lima arahan kepada lembaga terkait untuk mengembangkan MPP, agar kualitas layanan publik dapat semakin meningkat.

“Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis melalui platform digital,” ujar Wapres.

Kedua, imbuhnya, Kementerian Investasi harus menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

"Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/ kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital,” tutur Ma’ruf.

Ketiga, bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah harus mendapat perhatian lebih melalui tambahan anggaran.

“Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah,” jelas Wapres.

Selanjutnya, bagi para pemimpin daerah, diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam MPP yang telah dibangun.

“Para Gubernur, Bupati, dan Sekda, berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan OPD dalam satu penyelenggaraan MPP,” ungkap Wapres.