Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Pemerintah Indonesia Pertegas Komitmen Pelaksanaan Agenda Biru

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Pemerintah Indonesia Pertegas Komitmen Pelaksanaan Agenda Biru Kredit Foto: Suara.com
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadi pemimpin dalam program Blue Agenda (agenda biru/kelautan), namun dibutuhkan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan komitmen itu. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), M. Firman Hidayat, pada Pertemuan Tingkat Menteri Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali, Selasa (6/12/2022).

“Pemerintah Indonesia dengan PBB bersama mitra pembangunan telah menyusun National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) untuk mempercepat pencapaian target pembangunan agenda biru demi keseimbangan ekologi dan ekonomi Indonesia sesuai target RPJMN,” ucap Plt. Deputi Firman dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Tak Cuma Mobilitas, Stafsus BUMN Yakin Kereta Cepat Akan Dongkrak Ekonomi Jakarta dan Bandung

NBAAP tersebut yang telah diluncurkan pada November lalu dalam rangkaian kegiatan Ocean20 sebagai inisiatif  Indonesia dalam Presidensi G20.

“Kemitraan antara Pemri dan PBB serta development partner akan mampu mengintegrasi dan mensinkronisasi banyak program kelautan, sampai dengan tahap implementasi. Lembaga pelaksana implementasi tersebut terdiri dari 4 komponen, yaitu Pemri, Akademisi, LSM, dan pihak swasta,” terang Plt. Deputi Firman.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa kemitraan tersebut berfokus pada 4 pilar, yaitu Blue Health, Blue Food, Blue Innovation, Blue Finance. Keempat pilar tersebut menurutnya, disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sebagai wujud dari tata kelola laut yang efektif.

Terkait dengan inisiasi NBAAP ini melalui Forum AIS, Koordinator PBB untuk Indonesia, Valerie Julliand, mengatakan bahwa kemitraan ini sangat tepat sebagai wujud tata kelola laut negara kepulauan seperti Indonesia serta negara pulau yang tergantung dari sumber daya laut.

Baca Juga: Bau Kena Reshuffle Jelang Rebutan Kursi Jokowi, Prabowo Dinilai Bisa Digantikan Sama Tokoh Ini!

“Momen ini tercipta atas upaya Pemri dan upaya kita bersama. Seperti yang kita ketahui, isu terkait laut, merupakan isu yang menjadi pembahasan utama banyak negara di dunia, khususnya negara-negara pulau dan kepulauan,” tutur Valerie.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: