Proyek Miliaran Dolar Peninggalan Perdana Menteri Sebelumnya Ditinjau Anwar Ibrahim

Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Perdana Menteri baru Malaysia Anwar Ibrahim meninjau proyek-proyek pemerintah bernilai miliaran dolar yang disetujui oleh pendahulunya Muhyiddin Yassin, dan dinilai tidak mengikuti aturan. Proyek-proyek tersebut termasuk penanggulangan banjir dan program bantuan Covid-19.

"Mereka bisa mengatakan itu bersih, tapi mereka tidak bersih. Ketika kita melihat persetujuan, itu dilakukan tanpa mengikuti peraturan," ujar Anwar, dalam konferensi pers, Selasa (6/12/2022).

Baca Juga: Anwar Ibrahim Bawa Malaysia Curi Start Bangun Jaringan 5G, Indonesia Apa Kabar?

Dalam sebuah unggahan di Facebook, Muhyiddin, yang menjadi perdana menteri selama 17 bulan antara 2020 dan 2021, membantah tuduhan penyelewengan bantuan Covid-19. Muhyiddin mengatakan, dia tidak takut dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintahan Anwar.

"Tidak satu sen pun dari uang ini masuk ke rekening pribadi saya. Saya tidak takut diselidiki karena saya tahu saya tidak menyalahgunakan dana publik," ujar Muhyiddin.

Kantor berita Bernama melaporkan, Anwar memerintahkan peninjauan ulang proyek mitigasi banjir senilai 7 miliar ringgit. Anwar mengatakan, proyek-proyek itu diberikan melalui negosiasi langsung, bukan tender.

Menanggapi komentar Anwar tentang proyek terkait banjir, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan, proyek yang diberikan melalui negosiasi langsung tidak tepat. "Meskipun beberapa proyek dipercepat, mereka tetap mengikuti aturan," katanya.

Sebelumnya pada Senin (5/12/2022), Anwar mengatakan, pemerintahnya sedang mengevaluasi kembali rencana era Muhyiddin untuk jaringan 5G milik negara karena belum dirumuskan secara transparan.

Politisi Malaysia yang bergulat dengan tuduhan korupsi termasuk wakil Anwar, Ahmad Zahid Hamidi mengaku tidak bersalah atas 47 tuduhan penyuapan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan.

Ahmad Zahid adalah mitra koalisi utama. Tanpa dukungan Ahmad Zahid, Anwar tidak akan mampu membentuk pemerintahan.