Bamsoet Singgung Presiden 3 Periode, Demokrat Geram: Tak Berprestasi, Tak Malu Minta Tiga Periode!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, menanggapi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf yang dirilis oleh Poltracking pada Kamis (8/12/2022) lalu, dan menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai yang terpenting baginya bukanlah soal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Dia justru menanyakan apakah ada korelasi antara tingkat kepuasan itu dengan keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.

Baca Juga: Tingkat Kepuasan Masyarakat Tinggi, Ketua MPR Pertanyakan Wacana Jokowi 3 Periode

"Kemudian, kita sama-sama tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali. Tapi terlepas itu, saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa?" kata Bamsoet secara daring, Kamis (8/12/2022).

"Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini?" sambung Bamsoet.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai para pendukung pemerintah memiliki syahwat kekuatan yang lebih besar ketimbang memikirkan rakyat yang terpontang-panting sejak pandemi melanda. Menurutnya, para pendukung pemerintahan Jokowi semakin lantang mewacanakan presiden tiga periode yang dinilai melanggar konstitusi.

"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga: Relawan Kecam Spanduk Jokowi 3 Periode yang Ada di GBK: Kita Sudah Sepakat...

"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi," sambungnya.

Herzaky menilai, para simpatisan pemerintah seolah tak lagi memiliki urat malu dan terus memikirkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja di tengah kondisi rakyat yang dijepit kemiskinan. Dalam hal ini, dia menyebut para elit justru mempertontonkan pelanggaran konstitusi yang dianggap sebagai guyonan.

"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Herzaky menyebut 73 persen rakyat menolak wacana tiga periode dan 5 persen di antaranya menyatakan setuju atas usulan tersebut. Dari hal tersebut, dia meminta para elit berhenti mewacanakan tiga periode bagi kepemimpinan Joko Widodo.

Baca Juga: Gila Banget! Utang Indonesia Bertambah Rp809,5 Triliun dalam Setahun, Gigin Praginanto: Raja Utang Mau 3 Periode

"Lebih baik para elit politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," katanya.

Dalam hal ini, Herzaky menyebut bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menuturkan, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan. 

"Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," paparnya.

Baca Juga: Relawan Masih Masif Bermanuver, Mardani PKS Khawatir Isu 'Jokowi 3 Periode' Terus Berlanjut

Selain itu, dia juga menuturkan langkah SBY dalam menurunkan angka pengangguran dari 10,25 juta di 2004 bisa turun drastis sampai 3 jutaan penduduk yang tidak lagi menganggur, sehingga menyisakan 7,24 juta jiwa saja yang menganggur. Sedangkan di era Jokowi, lanjutnya, selama 5 tahun sebelum pandemi pun tak mampu menurunkan banyak. 

"Hanya ratusan ribu. Bahkan, makin melonjak drastis selama pandemi," katanya.