Pekerja lepas melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pengganti dan tambahan di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe, Aceh, Jumat (12/4/2019). KIP setempat menerima 5.912 ribu surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, dan Presiden pengganti surat suara rusak dan tambahan untuk Pemilu pada 17 April 2019. ANTARA FOTO//aww. | Kredit Foto: Antara/Rahmad
Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai penunjukan penjabat ataupun pelaksana tugas (Plt) kepala daerah merupakan tindakan merampas kebebasan memilih masyarakat.
Pasalnya, menjadi kepala daerah dalam bentuk demokratis adalah melalui pemilihan langsung. Tetapi dengan adanya Plt, penjabat kepala daerah ini menjadi sesuatu yang menahan kebebasan memilih.
"Dengan adanya Plt, penjabat kepala daerah ini membuat kebebasan masyarakat memilih secara langsung itu dirampas," ujar Achmad dikutip dalam akun YouTube Achmad Nur Hidayat, Minggu (11/12/2022).
Baca Juga: Dugaan Heru Budi Lakukan Maladministrasi Gegara Copot Sekda, Pengamat Minta Ombudsman Turun Tangan
Achmad mengatakan dengan kebijakan tersebut, maka pemimpin daerah saat ini adalah bukan pilihan rakyat, tapi ini adalah pilihan dari penguasa.
"Tapi ini adalah pilihan dari penguasa. Dalam hal ini adalah pilihan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Menurutnya, ini menujukkan bahwa kehidupan saat ini di seluruh wilayah yang mengalami masa transisi, dipimpin oleh penjabat kepala daerah itu secara substansi hakikatnya adalah merampas demokrasi.
"Kita punya aturan Pilkada serentak, ya sejak Pemilu kemarin, kemudian Pemilu kemarin harus direvisi sampai dengan nanti Pemilihan 2024," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
