Sri Mulyani Tengah Godok Asuransi bagi Petani Tembakau

Pemerintah bakal mengkaji pembentukkan asuransi khusus untuk petani tembakau. Ini didasari oleh keberpihakan dan perhatian pengambil kebijakan pada isu perlindungan petani tembakau.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan sejauh ini memang belum ada program ataupun jaminan perlindungan bagi petani tembakau. Hal ini menurutnya bakal menjadi perhatian pemerintah dalam waktu dekat.

“Saya rasa kita harus pikirkan dengan baik. Kita memang belum punya asuransi pertanian. Ini kan sifatnya perlindungan. Tinggal kita cari uangnya dari mana, preminya dari mana. Apakah DBH bisa dipakai sebagaian untuk premi,”Kata Suahasildalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Ombudsman: Beras Impor Jangan Masuk ke Indonesia saat Panen Raya

Suhasil mengungkapkan saat ini wacana tersebut tengah digodok bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Terakhir dikoordinir oleh Kantor Kemenko Perekonomian. Kalau dalam siklus APBN berikutnya itu bisa menjadi satu hal yang kita matangkan,”Ucapnya.

Asuransi bagi petani tembakau dinilai relevan lantaran sejauh ini belum ada proteksi yang dimiliki oleh petani di sektor tersebut. Padahal petani tembakau memiliki peran yang tergolong signifikan pada pendapatan negara melalui setoran cukai hasil tembakau (CHT).
 
Dalam lima tahun terakhir, misalnya, kontribusi CHT konsisten mengalami peningkatan. Merujuk data Kementerian Keuangan, penerimaan CHT pada 2018 tercatat sebesar Rp152,9 triliun, naik di 2019 menjadi Rp164,9 triliun, dan bertambah menjadi Rp170,2 triliun di 2020.
 
Lalu di 2021 penerimaan CHT tercatat mencapai Rp188,8 triliun dan di tahun ini setoran CHT pada pendapatan negara diproyeksikan menembus Rp216,82 triliun. Pertumbuhan penerimaan CHT dalam lima tahun terakhir itu setidaknya berkontribusi 12,2 persen dari total penerimaan negara.
 
"Salah satu idenya untuk membuat asuransi untuk petani (tembakau), nanti akan kita kembangkan dari yang sekarang ini kita sudah mulai melakukan piloting untuk petani yang lain. Jadi ini bisa didesain," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani