Bupati Meranti Eneg Lihat Orang Kemenkeu Sampai Singgung Gabung ke Negara Lain Soal DBH, Ekonom Soroti UU HKPD: Perlu Dipertimbangkan!

Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menilai kisruh ini terjadi berkaitan dengan ditetapkannya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) UU No 1 Tahun 2022 tentang disebutkan Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

“Memang dalam perhitungan UU ini terkesan tidak adil karena daerah minyak yang dikeruk hasil minyak dan gas-nya itu sebenarnya punya risiko lebih besar dibandingkan daerah lain yang tidak punya minyak,” jelasnya.

Achmad menganggap regulasi 85 persen hasil ke Pemerintah Pusat dan daerah hanya 15 persen perlu dipertimbangkan kembali.

Baca Juga: Jokowi Mohon Segera Berbenah Soal Ancaman Bupati Angkat Senjata dan Pisah dari Indonesia, Rocky Gerung Tegas: Ini Bukan Kemarahan Politik!

Meski 85 persen hasil ke pusat dikembalikan lagi dalam beberapa bentuk, menurut Achmad pemerintah harus mulai pertimbangkan adanya hitungan baru yang kiranya bisa dirasakan adil oleh masyarakat.

“Daerah wajar kalau mereka menutut bagi hasil yang lebih fair. 85 persen ke Pemerintah Pusat itu gede sekali, itu perlu dipertimbangkan meskipun narasi kemenkeu yang diterima Pemerintah Pusat itu disalurkan kembali dalam bentuk dana daerah dsb,” ungkapnya.

Achmad menganggap yang dilakukan oleh Adil pada dasarnya memperjuangkan keadilan.

“Apa yang disampaikan Pak Muhammad Adil adalah beliau sedang memperjuangkan persoalan keadilan,” ujarnya.

Terkait ancaman angkat senjata dan memisahkan diri ke negara tetangga yang disinggung ole Adil, Achmad menilai itu bentuk kekesalan dari seorang Bupati.

Achmad juga meyakini bahwa sebenarnya apa yang dirasakan oleh Bupati Meranti juga dirasakan oleh kepala daerah lain.

“Saya kira kalimat beliau itu suatu kekesalan yang sudah memuncak dan saya kira ini dirasakan oleh daerah lain terutama penghasil minyak,” ujar Achmad.

Sebelumnya, Muhammad Adil di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.

"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.

"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.

“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.

“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.