Rezim Jokowi Dinilai Terlalu Sibuk Ngurusi IKN Hingga Pesta Pernikahan, Alih-alih Tangani Masalah Gizi Buruk

Warta Ekonomi, Jakarta -

Negara di bawah rezim Joko Widodo dinilai telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Alih-alih, rezim Jokowi hanya mementingkan pesta pernikahan yang mewah, infrastruktur, dan proyek Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menyoroti data koran Kompas yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia, sekitar 183,7 juta atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi gizi.

"Ini menunjukkan pemerintah gagal memenuhi kesehatan gizi harian masyarakatnya. Pemerintah tidak mampu memberikan perhatian dan bahkan mengurangi signifikansi kekurangan gizi masyarakat yang populasinya terus meningkat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/12).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, hal tersebut merupakan tanda-tanda kegagalan rezim Jokowi di bidang pengentasan masalah gizi di masyarakat. Banyaknya angka gizi buruk menunjukkan pemerintah tidak serius untuk mengupayakan pengurangan angka gizi buruk di Indonesia.

Dengan digelarnya pesta besar-besaran untuk pernikahan putra bungsunya, Jokowi seakan memperlihatkan rasa tidak empatinya terhadap angka gizi buruk di Indonesia yang sangat fantastis.

Mestinya, kata Saiful, jika berempati dan peduli terhadap masyarakat Indonesia, Jokowi fokus kepada penanganan gizi buruk yang sangat merugikan masyarakat, bukan malah berpesta di tengah publik yang resah.

"Dengan angka-angka gizi buruk tersebut menunjukkan pemerintah tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat cenderung tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan dari pemerintah," jelas Saiful.

Bahkan, Saiful menilai, pemerintah cenderung lebih sibuk terhadap persoalan-persoalan tersier seperti pembangunan infrastruktur dan bahkan pemindahan IKN

"Negara telah abai terhadap persoalan primer publik untuk mendapatkan hak-hak dasarnya berupa gizi yang baik dan seimbang. Jokowi cenderung tidak berpikir tentang bagaimana nasib rakyat yang kekurangan gizi yang akan mengakibatkan daya saing bangsa makin terpuruk di tengah ketatnya persaingan bangsa dan negara," pungkas Saiful.