Sampai Ancam Angkat Senjata dan Eneg Lihat Kemenkeu, Pengamat Sebut Keluhan Bupati Meranti Beralasan: Masyarakatnya Miskin!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya. Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.

Menanggapi hal ini, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menyinggung satu regulasi atau UU (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) yang ia nilai jadi inti permasalahan keluhan yang buat heboh ini karena terkait pembagian antara pusat dan daerah.

“Daerahnya yang kaya akan minyak 85%nya ditarik ke pusat dan Meranti hanya mendapatkan jatah 15%nya. Sementara itu kondisi masyarakat di Meranti seperti yang disampaikan Bupati menurut data BPS mengalami miskin ekstrem dimana hampir 25% masyarakat Meranti berada di bawah kemiskinan ekstrem,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Rabu (14/12/22).

Baca Juga: Ancam Angkat Senjata Sampai Eneg Lihat Orang Kemenkeu, Ternyata Bupati Meranti Juga Berani 'Ribut' dengan Gubernur dan Menterinya Jokowi!

Hal ini makin relevan karena menurut Achmad berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Kabupaten Meranti pada 2021 tercatat masih ada sebanyak 48,50 ribu orang. Tercatat, pada 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Meranti tercatat sebanyak 47,10 ribu orang dan 2019 tercatat sebanyak 49,89 ribu orang.

“Jika dilihat dari persentasenya, jumlah penduduk miskin Meranti pada 2021 sebesar 25,68 persen dari total penduduk Meranti. Artinya, 1 dari 4 orang di Meranti terbilang miskin,” tambahnya.

Karenanya, Achmad menegaskan apa yang dikeluhkan Bupati Meranti terkait Dana Bagi Hasil (DBH) ini sangat beralasan dan wajar.