Bupati Meranti Tuding Pemerintah Eksploitasi Migas, Kementerian ESDM Buka Suara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku hingga kini belum mengetahui data lifting minyak dan gas (migas) serta data bagi hasil (DBH) yang dinilai sangat kecil. 

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil melontarkan pernyataan bahwa pemerintah pusat telah mengeksploitasi migas di wilayahnya.

Baca Juga: Respons Kemenkeu Soal Protes Bupati Meranti: Rakyat Daerah Nikmati Anggaran Besar

Bukan tanpa alasan, Adil mengatakan hal tersebut karena produksi minyak di wilayahnya meningkat, tetapi DBH yang diterima justru mengalami penurunan.

"Dan untuk Bapak ketahui, tahun ini kami hanya terima Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya 100 dolar per barel lah naiknya cuma Rp700 juta?" kata Adil, di Pekanbaru, pekan lalu.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan menyanggah pernyataan tersebut. Lewat Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, diketahui ada perbedaan data antara pemerintah pusat dengan data yang disebutkan oleh Bupati Meranti.

"Kemenkeu menggunakan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," ujar Yustinius, dalam media briefing Kemenkeu di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Baca Juga: Gara-Gara Kisruh Iblis dan Setan, Bupati Meranti Dijadwalkan Bertemu Kemenkeu: Rencananya....

Menanggapi hal itu, Kementerian ESDM melalui Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Heru Windiarto mengatakan pihaknya tak tahu asal sumber data yang disebutkan Bupati Meranti.

"Ini perlu saya luruskan, ini bukan klarifikasi perbedaan data. Jadi belum bisa klarifikasi, kita belum tabayun ke sana (Kabupaten Kepulauan Meranti)," tegas Heru.