Respons Kemenkeu Soal Protes Bupati Meranti: Rakyat Daerah Nikmati Anggaran Besar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemerintah pusat telah memberikan anggaran besar bagi rakyat daerah, salah satunya bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini merespons pernyataan dari Bupati Meranti, Muhammad Adil, yang viral di jejaring sosial.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman, menyebut alokasi transfer ke daerah (TKD) yang ditetapkan pada tahun ini jumlahnya besar.

Baca Juga: Gara-Gara Kisruh Iblis dan Setan, Bupati Meranti Dijadwalkan Bertemu Kemenkeu: Rencananya....

"Itu enggak main-main jumlahnya, Rp804,8 triliun," ungkap Luky dalam agenda Media Briefing yang diselenggarakan oleh Kemenkeu, di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Luky menyebutkan anggaran tersebut bahkan akan ditambah pada tahun depan menjadi Rp814,73 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka, turut berkomentar.

Menurutnya, anggaran yang pemerintah pusat belanjakan untuk daerah besarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang masuk ke kas negara.

Sementara, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil memprotes Kemenkeu terkait alokasi dana bagi hasil (DBH) yang ia nilai tak adil bagi warganya.

Baca Juga: Berani Kritik Tajam Kemenkeu, Bupati Meranti Dinilai Cocok Jadi Macam Jokowi: Semua Orang Ingin...

"Tahun ini kami (Kabupaten Kepulauan Meranti) hanya terima Rp115 miliar, naiknya cuma Rp700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya 100 dolar per barel lah naiknya cuma Rp700 juta?" tanya Adil kepada Kemenkeu, pekan lalu.

Lebih lanjut terkait permasalahan ini, pihak pemerintah pusat berencana akan menggelar agenda diskusi yang mempertemukan kedua belah pihak, dari Kemenkeu dan Bupati Meranti, pada pekan mendatang.