Jangan Sampai Insentif Kendaraan Listrik Bikin Indonesia Kebanjiran Produk Impor!

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan pemerintah untuk dapat mewaspadai agar dalam menciptakan pasar kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri tidak dikuasai oleh produk impor.

"Dalam penciptaan pasar kendaraan listrik, Pemerintah harus mewapadai jangan sampai pasar dalam negeri dikuasai oleh produk impor dan perusahaan asing, seperti industri otomotif konvensional," ujar Fahmy dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/12/2022). 

Fahmy mengatakan, untuk dapat mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka pemerintah harus mensyaratkan pemberian insentif kendaraan listrik. Salah satunya adalah tidak hanya keharusan pabrik di Indonesia, tetapi juga harus mensyaratkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 75 persen.

Baca Juga: Arsjad Rasjid: Insentif Kendaraan Listrik Harus Sejalan dengan Target Energi Hijau

"Pemerintah harus mensyaratkan juga transfer teknologi, khususnya technological capability dalam waktu lima tahun. Kalau persyaratan tersebut dipenuhi, pada saatnya kendaraan listrik dapat diproduksi sendiri oleh anak-bangsa, yang dipasarkan di pasar dalam negeri dan luar negeri," ujarnya. 

Menurutnya, jika pasar dalam negeri sudah terbentuk, tanpa disuruh pun PLN pasti akan berinvestasi dalam Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di seluruh wilayah Indonesia, lantaaran SPLU merupakan investasi yang prospektif.

Untuk penyediaan SPLU tersebut, PLN seharusya menggandeng penguasaha UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Inonesia. Selain itu, PLN juga harus secara istiqomah menjalankan program migrasi dari penggunaan batu bara ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT). 

"Melaui insentif kendaraan listrik ini diharapkan ke depan akan tercipta penggunaan energi ramah lingkungan dari hulu hingga hilir, sehingga bukan mustahil bagi Indonesia mencapai zero carbon pada 2060," ungkapnya.