Ada 3 Prioritas Perlindungan HAM yang Diajukan Indonesia, Simak!

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan tiga fokus upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tengah berbagai krisis global saat ini dalam sebuah forum regional, Selasa (20/12/2022).

Kemiskinan dan kelaparan yang meningkat, ketidaksetaraan dan diskriminasi yang meluas, serta dinamika geopolitik seperti perang di Ukraina disebutnya semakin menambah tantangan penegakan HAM.

Baca Juga: Indonesia Terpilih Jadi Pengamat Kepulauan Fiji, Ternyata Ini Maksudnya

“Dalam menghadapi situasi global yang sulit, kita harus selalu membela HAM. Banyak pemerintah berjuang untuk menemukan keseimbangan antara menegakkan HAM dan mengadopsi langkah-langkah sementara untuk mengatasi krisis ini,” kata Retno dalam pembukaan Regional Conversation on Human Rights (RCHR) yang diikuti secara virtual dari Jakarta.

Upaya pertama yang harus dilakukan, kata dia, adalah penguatan institusi HAM sebagai tonggak pertahanan dan perlindungan HAM.

“Lembaga HAM nasional kita harus memastikan implementasi efektif dari standar hak asasi manusia internasional di dalam negeri, dan membina masyarakat berdasarkan penghormatan terhadap HAM,” tutur Retno.

Di kawasan, Indonesia bekerja untuk memperkuat peran Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) dalam mengatasi tantangan HAM regional.

Kedua, Retno menekankan pentingnya negara-negara menangani isu-isu hak HAM yang paling mendesak.

“Ini tidak berarti satu HAM lebih penting daripada yang lain, tetapi kita harus memfokuskan upaya kita untuk memastikan bahwa hal itu berdampak,” kata dia.

Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan komitmen dan perhatiannya terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan, salah satunya dengan menyelenggarakan konferensi internasional guna menggalang dukungan bagi hak perempuan Afghanistan untuk mendapat pendidikan.

Selain itu, hak atas pangan adalah isu mendesak lainnya yang perlu mendapat perhatian, terutama di tengah krisis pangan global saat ini.

Ketiga, Retno menegaskan perlunya meningkatkan kerja sama untuk upaya perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan, serta penciptaan lingkungan yang kondusif.

Di tingkat nasional, pemerintah dan masyarakat sipil harus sama-sama berada di garis terdepan perlindungan HAM.