Subsidi Kendaraan Listrik Salah Sasaran Jika Diberikan ke Pengguna Roda Empat

Upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) guna mempercepat transisi rendah karbon di sektor transportasi dinilai kurang tepat jika memberikan subsidi untuk kendaraan roda empat. 

Peneliti Climate Policy Unit & Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Novia Xu mengatakan rasanya kurang tepat jika subsidi diterima oleh masyarakat yang sebenarnya mampu membeli.

"Subsidi Rp80juta per mobil itu tergolong tinggi. Data dari Katadata bilang ada sekitar 2.100+ penjualan mobil listrik BEV. Kalau dengan adanya insentif subsidi ini penjualan meningkat 10 persen, maka pemerintah perlu memberikan total subsidi sekitar Rp184 miliar," ujar Novia saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Direktur CELIOS: Subsidi Mobil Listrik Belum Mendesak untuk Diterapkan

Menurutnya, walaupun terdengar kecil jika dibandingkan dengan total subsidi energi yang sebesar Rp500 triliun, namun jumlahnya signifikan jika digunakan untuk revitalisasi jalur transportasi umum.

"Tidak hanya di Jakarta, tetapi di luar daerah Jakarta. Jadi, harus dipertimbangkan lagi apakah pemberian subsidi Rp80 juta untuk pembelian mobil adalah opsi yang terbaik," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi pada setiap pembelian mobil listrik sebesar Rp80 juta, mobil listrik hybrid Rp40 juta, sepeda motor listrik Rp8 juta, dan konversi motor listrik Rp5 juta. 

Adapun tujuan pemberian insentif kendaraan listrik itu untuk memberikan kontribusi pencapaian zero carbon pada 2060. Pasalnya, salah satu penyumbang terbesar carbon dioxide adalah asap kendaraan bermotor yang menggunakan energi fosil. Untuk pengurangan carbon dioxide itu, Pemerintah mendorong migrasi dari kendaraan bermotor fosil ke kendaraan listrik melalui insentif.