Pemerintah Harus Perhatikan Kapasitas Fiskal dalam Program Subsidi Kendaraan Listrik

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) harus memperhatikan kemampuan fiskal.

"Saya kira bagus untuk akselerasi kendaraan listrik dan tentu dilihat juga kemampuan fiskalnya sampai sejauh mana," ujar Komaidi saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Rabu (21/12/2022). 

Komaidi mengatakan kebijakan ini dapat dikatakan positif jika untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Pasalnya memperbanyak kendaraan listrik merupakan bagian yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Baca Juga: Subsidi Kendaraan Listrik Hanya Untungkan Perusahaan Asing

"Hanya saja nanti dilihat kira-kira kapasitas fiskalnya seperti apa, jangan sampai mengganggu keseimbangan yang lain," ujarnya.

Komaidi menyebut untuk dapat mencapai tujuan pemerintah demi menghemat subsidi energi melalui kendaraan listrik tidak dapat diperkirakan secara seutuhnya. Menurutnya, hal tersebut bergantung sampai berapa kapasitas yang mampu disubsidi dan penetrasi kendaraan listriknya sendiri.

"Nanti kalau bisa banyak, tentu bisa menghemat, tapi kalau enggak banyak kan belum tentu bisa menghemat juga, di satu sisi mungkin dari konsumsi BBM-nya iya, tapi kan nanti mereka juga konsumsi listrik, ada aspek yang lainnya. Sementara listriknya masih disubsidi nih, jadi juga perlu dihitung sehingga tidak over optimis saja pemerintah," ungkapnya. 

Lanjutnya, jangan sampai kelewatan optimis, di mana seolah-olah hanya BBM saja yang kurang, tetapi di sisi lain ada juga subsidi listrik yang diberikan pemerintah dan ini harus dikalkulasi secara utuh selisihnya berapa.

"Intinya tetap ada penghematan, artinya subsidi listriinya jauh lebih murah dibandingkan dengan subsidi BBM-nya, tapi apa pun itu lihatnya harus lebih utuh atau lebih lengkap, kalau enggak utuh nanti khawatirnya akan jadi salah kalkulasi," ucapnya.