Subsidi Kendaraan Listrik Hanya Untungkan Perusahaan Asing

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai hanya menguntungkan perusahaan asing dan membuat perusahaan lokal hanya menjadi penonton. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat mengatakan pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik (EV) hanya akan dinikmati perusahaan asing terutama, produsen Wuling dari China dan Hyundai dari Korea Selatan. 

"Dengan adanya subsidi pembelian EV ini akan membuat perusahaan-perusahaan tersebut akan memproduksi EV secara masif dan menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan banyak keuntungan. Sementara Indonesia hanya kebagian bebannya saja yang membuat subsidi ini seperti menyubsidi China dan Korea. Semuanya merek-merek kendaraan buatan luar negeri. Tidak ada mobil nasional," ujar Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Program Subsidi Kendaraan Listrik Seakan Hanya Mempermainkan Rakyat

Achmad mengatakan subsidi seharusnya bisa menghidupkan industri dalam negeri. Menurutnya, akan sangat rasional jika subsidi ini diberikan jika Indonesia memproduksi kendaraan listrik nasional sehingga keuntungannya adalah buat negara.

Lanjutnya, impor EV merupakan impor dengan kategori heavy. Hal ini akan menyebabkan peningkatan nilai impor yang berpotensi merusak neraca perdagangan. 

"Kita hanya memberi keuntungan buat asing di mana demand produk kendaraan listrik akan meningkat dari waktu ke waktu. Sangat bodoh jika Indonesia tidak ambil bagian atas peluang jangka panjang ini," ujarnya.

Selain itu, yang akan menjadi persoalan ada infrastruktur yang belum memadai, di mana subsidi hanya diberikan di kota-kota besar saja yang sudah terdukung secara infrastruktur, sehingga akan terjadi ketidakadilan.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah dapat lebih memperhatikan faktor lainnya sebelum mengeluarkan kebijakan. Menurutnya, subsidi baru bisa dilakukan seandainya infrastruktur tidak merata.

Lebih lanjut, Achmad menyebut daripada memberikan subsidi EV lebih baik pemerintah memperbaiki transportasi publik yang menggunakan listrik untuk mengurangi emisi karbon dan mengurai kemacetan.

Termasuk dalam rangka menekan inflasi, pemerintah bisa memprioritaskan subsidi BBM, dan stimulasi untuk membuka lapangan-lapangan kerja baru sebagai antisipasi angka PHK yang sudah mulai terjadi. 

"Walau bagaimanapun pemerintah harus punya sense of crisis sebagai pengemban amanat rakyat dengan mengedepankan persoalan yang sedang terjadi sebagai skala prioritas. Jadi subsidi pembelian kendaraan belum tepat dilakukan untuk saat ini," tutupnya.