Presiden Selanjutnya Bakal Bersiap Dapat Hibah 'Beban' Proyek Kereta Cepat dari Presiden Jokowi

Demi mengejar "standar politis/selebrasi politis", para insinyur dipaksakan untuk mengejar "timeline politis" tersebut. Sehingga tanpa disadari, berbagai aspek yang menjadi  "standar engineering dan keselamatan" justru diabaikan.

“Padahal, penggunaan kereta cepat tersebut akan melibatkan jutaan pengguna transportasi di Jabar - DKI Jakarta Raya. Pengabaian standar engineering dan keselamatan" bagi pengguna kereta cepat ini dapat menjadi bom waktu dan teror "transportasi" di masa-masa mendatang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengerjaan proyek kereta cepat "tidak sama" seperti pengerjaan ruas tol atau pembangunan jalan/jembatan. 

Kereta cepat berkaitan dengan "penerapan teknologi transportasi" yang memiliki risiko tinggi, dengan kecepatan yang mencapai 350 km/jam. 

Baca Juga: Waduh, Elite Demokrat Cium Keterkaitan KUHP Baru dan Wacana Jokowi Tiga Periode: Tak Usah Tunggu...

“Dengan kata lain, proyek pembangunan kereta cepat harus mengikuti "standar enginering" yang ketat, dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Tidak bisa mengikuti "selera politis", untuk sekadar mendapatkan pujian/selebrasi, karena berhasil membangun kereta cepat dalam waktu singkat,” katanya. 

“Justru tendensi politis akan membahayakan jutaan pengguna kereta cepat dan dapat menjadi bencana transportasi nasional yang sangat membahayakan jutaan pengguna kereta cepat di Jabar & DKI Jakarta Raya,” jelasnya.