“Jadi memang repot kita yang duduk di Istana ini, kelihatan nggak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana, orang nuduh paling gampang ya ke Istana. Tanya aja ke menteri Mensesneg. Kadang-kadang saya tanya, Pak kok ini ada seperti ini. Beliau ya ga, saya ya ga tau, saya tanya ke beliau, beliau juga ga tau,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.
“Partai Ummat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, mungkin ya karena itu maka telah di single out, menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan. Partai Ummat tetap akan mengupayakan jalan-jalan yang masih bisa ditempuh, terutama membawa gugatan Partai Ummat ke Bawaslu,” ujar Amien.
Amien pun akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena masalah ini. KPU beralasan Partai Ummat tak memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan NTT.
Amien sendiri menilai, KPU daerah di dua provinsi tersebut telah menyulitkan partainya selama proses verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 23 November 2022.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: