Tak Lagi Membela Heru Budi, Gembong Warsono Tegas: Kalau Kebijakan Nggak Berpihak ke Warga, PDIP Bakal Kritik Keras!
Kredit Foto: Instagram/Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menjawab soal kritikan pedas yang dilayangkan PDIP terhadap kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, beberapa waktu lalu.
Gembong mengatakan kritik itu adalah bentuk dari pelaksanaan tugasnya sebagai legislatif yang mengawasi kerja eksekutif.
"Kami ini Fraksi PDI Perjuangan kan kritis konstruktif, artinya begini, bahwa ketika kebijakan tidak berpihak kepada warga Jakarta, sudah barang tentu PDI Perjuangan pasti akan keras mengkritik itu," ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (22/12).
Meski persepsi publik PDIP dikenal dekat dengan Heru dan PDIP pun sudah menanggalkan posisinya sebagai oposisi sejak Anies Baswedan lengser dari tampuk kepemimpinannya di Jakarta, Gembong mengatakan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk mengawasi kinerja Heru.
"Sebagai anggota dewan yang punya fungsi pengawasan kan maka fungsi ini kita maksimalkan dalam rangka mengawal pemerintahan DKI Jakarta ke depan agar kebijakan-kebijakan yang di putuskan oleh Pj Gubernue berpihak kepada kemajuan dan kepentingan masyarakat Jakarta," urainya.
"Itu aja semangatnya di situ, dan dalam konteks itu kita sama-sama sepakat untuk menjalankan itu antara Fraksi PDIP dan Pj gubernur," tandasnya.
Baca Juga: Heru Budi Hartono Kena 'Seruduk' PDIP Soal Kepemimpinannya: Sangat Minus!
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengomeli kemampuan komunikasi publik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang disebut kurang baik. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono saat kantornya dikunjungi Heru
"Perlu saya sampaikan pada pak Pj ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan fraksi PDIP soal komunikasi publik pak Pj yang relatif lemah," ujarnya, Senin (19/12/2022).
Komunikasi publik yang buruk tersebut, kata Gembong terbukti dengan banyaknya kegaduhan yang terjadi atas kebijakan-kebijakan yang diputuskannya belakangan ini.
"Kebijakan yang dimunculkan pak Pj menimbulkan kegaduhan," katanya.
Baca Juga: 2 Kebijakan Heru Budi yang Dianggap Bikin Kegaduhan di Masyarakat, PDIP Kasih Nilai Sangat Minus!
Ia mencontohkan dengan kebijakan penetapan batas usia maksimal bagi pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) menjadi 56 tahun. Karena komunikasi publik Heru yang kurang baik, kebijakan tersebut jadinya malah membuat masyarakat gaduh.
"Walaupun tujuan pak Pj adalah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan undang-undang, namun ini menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya, di got-got, penyapu jalan merasa gelisah," paparnya.
Contoh lain dari kebijakan Heru yang bikin gaduh karena komunikasinya yang kurang baik adalah mengganti slogan Jakarta. Diketahui bahwa slogan itu berubah dari asalnya Maju Kotanya, Bahagia Warganya menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia.
Gembong mengungkapkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan penjelasan rinci soal penggantian kebijakan itu karena komunikasi publik yang buruk dari Heru.
"Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media," ucapnya.
"Kami Fraksi PDIP menilai kebijakan pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus bukan sekadar minus," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
