Didukung Mayoritas Masyarakat, Jokowi Kasih Sinyal Lakukan Reshuffle: NasDem Kena?
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 untuk medorong industri pengolahan dalam negeri. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Dalam survei yang dilakukan Charta Politika, mayoritas masyarakat diketahui setuju adanya reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju. Seakan merespons hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle.
"Mungkin (akan melakukan reshuffle)," kata Jokowi usai meresmikan Bendungan Sukamahi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).
Jokowi memastikan akan memberikan informasi terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju ke masyarakat. "Ya nanti," ungkap Jokowi.
Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan pergantian menteri kembali mencuat. Khususnya menteri dari NasDem, setelah partai pimpinan Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal Capres.
Sementara, dalam survei Charta Politika terkait kinerja kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, lebih banyak masyarakat setuju jika Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, awalnya memaparkan, sebanyak 60,5 persen publik mengaku puas atas kinerja menteri. Namun, ada sikap lain ketika ditanyakan mengenai wacana reshuffle menteri yang akan dilakukan Presiden Jokowi.
"Walaupun responden kita kebanyakan mengatakan lebih banyak puas, mereka lebih banyak setuju ketika ditanyakan terkait dengan rencana adanya reshuffle, setuju atau tidak. Ada angka 61,8 persen yang menyatakan setuju," kata pria Yunarto Wijaya, Kamis (22/12).
Pria yang karib disapa Totok ini menekankan, temuan ini penting menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan sebuah legacy dalam kepemimpinannya.
Apalagi menjelang Pemilu 2024, bisa saja akan ada menteri-menteri yang memiliki keinginan untuk maju sebagai kontestan di Pilpres 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Belum lagi, jika ada partai politik koalisi pemerintah yang menetapkan posisi politiknya berbeda dengan apa yang telah dibangun Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pemilih Partai Nasdem ‘Tidak Puas’ dengan Kinerja Rezim Presiden Jokowi
"Saya pikir itu perlu untuk jadi catatan apalagi di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting bagi pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," pungkas Yunarto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
