Politisi PDIP Ganas: Dari Dulu Demokrat Suka Main Drama Murahan, PKS Suka Tuduh Sembarangan Tanpa Bukti

Sejauh ini, katanya, Jokowi maupun Istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon mana pun. Jokowi dan Istana juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau meng-endorse calon.

Dia mengatakan ketika presiden beberapa kali menyampaikan gimik atau metafora politik, itu hal yang wajar, menghibur, dan seharusnya dianggap sebagai intermeso dalam demokrasi. Menurut Deddy, hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan itu tidak melanggar regulasi maupun konstitusi.

Baca Juga: Politikus PDIP Tunjuk PKS dan Demokrat Jadi Biang Kerok: Pak Jokowi Sering Difitnah...

"Hal itu masih lebih elegan dibanding dengan Anies Baswedan yang ke mana-mana dipromosikan sebagai calon presiden oleh partai-partai politik pendukungnya. Yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, fasilitas negara yang dipakai untuk meng-endorse salah satu bakal calon," tambah pria asal Sumatera Utara, itu.

Oleh karena itu, Deddy menilai seharusnya Partai Demokrat dan PKS lebih elegan berpolitik, fokus dalam memperbaiki partai dan mempromosikan calon mereka.

"Tudingan-tudingan yang disampaikan kedua partai itu merupakan racun bagi demokrasi. Sebab, politik adalah masalah persepsi, dan persepsi bagi masyarakat awam cenderung dianggap realita. Janganlah bermain fitnah dan insinuasi, itu dosa dari sisi agama, dan politik kotor yang merusak peradaban politik," ungkap Deddy.

Baca Juga: Sering Tunjuk-tunjuk Jokowi, Politikus PDIP Geram dengan Tingkah 2 Parpol Oposisi: Sukanya Main Drama Murahan!

Menurut Deddy, Istana dan Jokowi memang harus merespons tudingan dan fitnah tidak berdasar yang dilontarkan di ruang publik. Sebab, jika tidak maka publik akan menganggap semua itu benar belaka.

"Sebaiknya Demokrat dan PKS memperbaiki cara berpolitiknya agar lebih elegan dan positif. Ini era medsos di mana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah pelosok. Kecurangan dan intervensi pemilu seperti yang terjadi di masa Pemilu 2004 dan 2009 apalagi zaman Orde Baru hampir tidak punya ruang sama sekali," pungkas Deddy Yevri Sitorus.