Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

KPU Sebut Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Masih Kerap Terjadi

KPU Sebut Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Masih Kerap Terjadi Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Internal KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan netralitas ASN menjadi salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di masa pemilu.

Dia mencontohkan penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas ASN, TNI, dan Polri tidak boleh digunakan untuk kampanye pemilu.

"Terhadap pelanggaran netralitas ASN, ini juga penting, TNI/Polri, Kepala Desa dan penggunaan fasilitas negara. Kadang-kadang di masa kampanye, masa pendaftaran memakai mobil-mobil dinas dan seterusnya, ini harus kita antisipasi," ujar Afif saat webinar sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Selasa (27/12)

Baca Juga: Belajar dari Manuver Safari NasDem dan Anies Baswedan, KPU Tak Mau Kecolongan: Ini Harus Diatur!

"Ini penting (politik materi), materi lainnya, pengalaman kami di pemilu sebelumnya, misalnya model-model politik uang dengan cara memberi atau top-up atau mengisi ulang token listrik, itu juga sudah mulai muncul di Pemilu 2019 atau Pilkada kemarin. Jadi, potensi ini harus diantisipasi," ucap Afif.

Dia juga menyebutkan bisa saja tim sukses melakukan inovasi dan mengganti metode politik uang yang sekarang ini sudah sangat canggih dengan menggunakan berbagai aplikasi juga harus diantisipasi. 

Dia menilai politisasi sara, politik identitas, hoax, dan ujaran kebencian merupakan hal-hal yang kerap terjadi pada saat kampanye.

"Ini satu tautan ikat dengan isu-isu di kampanye biasanya yang dilakukan oleh para pihak, kadang-kadang politik sara ini, semua tau ini isu berbahaya, tetapi semua juga sadar kadang-kadang menggunakan isu ini dianggap paling mudah akan berbahaya," jelasnya.

Baca Juga: Wanita Emas Minta Maaf ke Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Asusila

Dia juga menyebutkan berkaca pada Pemilu 2019, tidak hanya masyarakat biasa yang sering terjebak pada hoax, tetapi juga masyarakat yang bergelar tinggi. 

"Ini tugas kita semua, percepatan pendidikan pemilih, pemberian informasi ini jadi sangat penting untuk kita semua, untuk kemudian kita maksimalkan," pungkas Afif.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Bagikan Artikel: