Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Sarat akan Kepentingan Politik Bukan Berbasis Kinerja

Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras Md turut mengamini wacana reshuffle kabinet Presiden Jokowi sebelum pergantian tahun cukup kuat. 

Bahkan isu pergantian di kabinet Jokowi beberapa pekan lalu diawali dengan wacana yang digaungkan oleh para elit PDI Perjuangan.

"Namun menariknya isu reshuffle kali ini, kemasannya lebih tajam karena alasan politik, bukan karena alasan berbasis kinerja," tutur Ras Md seperti dilansir dari fajar.co.id, Rabu (28/12/2022).

Baca Juga: Sebut Pilih Menteri Itu 'Suka-suka' Jokowi, Teddy Gusnaidi Soal Reshuffle: Jadikan Cak Lontong Mentan pun Tak Masalah

Ia mengatakan memang benar, jika reshuffle adalah hak prerogatif seorang presiden. Lazimnya hak istimewa presiden ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. 

Misalnya di kementerian tertentu menterinya tidak berkinerja baik, maka presiden berhak melakukan pergantian.

Hanya saja, menurut pengamat politik ini beberapa momentum reshuffle yang dilakukan oleh presiden Jokowi penuh dengan "kepentingan politik". Tak terkecuali jika wacana reshuffle di akhir tahun ini benar terjadi.