Teten Berjanji Rampungkan RUU Perkoperasian Tahun Depan

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengungkapkan terdapat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bermasalah. Dari delapan KSP tersebut, total kerugiannya ditaksir mencapai Rp26 triliun.

Menkop Teten mengakui kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa delapan KSP. Menurut Teten, dalam menyelesaikan masalah KSP, tidak ada mekanisme penyelesaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992, Kemenkop UKM tidak punya kewenangan pengawasan."Kami akui kesulitan mengevaluasi koperasi bermasalah, karena dalam Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa KemenKopUKM tidak memiliki wewenang dalam pengawasan koperasi. Jadi pengawasan ada di koperasi itu sendiri, berbeda dengan di perbankan," kata Teten di Jakarta, kemarin.

Menurut Teten, pengawasan koperasi itu ada di dalam koperasi itu sendiri. “Jadi koperasi itu meregulasi sendiri, dan mengawasi sendiri,”tambahnya. Teten menjelaskan bahwa tidak ada solusi jangka pendek untuk menuntaskan masalahkoperasi.

Dia sudah mencoba membujuk koperasi-koperasi lain yang sehat untuk ikut menyelesaikan, tapi tidak ada yang mau. Selain itu Kemenkop UKM juga sudah mencari investor baru untuk masuk mendanai koperasi, namun tidak ada yang menyanggupi. Saat ini pihaknya terus melakukan inovasi kelembagaan dan pengembangan ekosistem dalam usaha koperasi melalui regulasi RUU perkoperasian.

Perkembangannya sudah terbentuk kelompok kerja untuk membahas legal drafting dan naskah akademik.“Kami juga melakukan konsultasi publik dengan para stakeholder yang relevan, juga sudah dilakukan koordinasi dengan parlemen. Kita harapkan tahun depan ini, revisi UU koperasi bisa kita tuntaskan,”jelasnya.