Pencalonan Anies Baswedan Dibilang Hak Partai Nasdem, Tapi Reshuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi Dibilang Intimidasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Perombakan kabinet atau reshuffle kabinet memang adalah hak dari setiap presiden yang menjabat termasuk Presiden Jokowi. 

Meski begitu, isu perombakan yang muncul pada akhir tahun ini mendapatkan banyak sorotan sebab berdekatan dengan Pilpres 2024 dan keadaan politik antar partai.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi atau yang dikenal dengan panggilan Uki mengkritik pernyataan partai Demokrat terkait reshuffle kabinet.

Menurut Uki, Demokrat selalu heboh sendiri saat menangapi isu reshuffle, padahal kata dia, sebagai oposisi, tidak ada wakil Demokrat yang akan terkena imbas dari perombakan tersebut. 

“Demokrat Ini ngapain sih teman-teman? Belum juga ada konfirmasi siapa yang akan di reshuffle, hingga belum ada konfirmasi dari partai mana menteri-menteri yang akan jadi direshuffle beserta jawaban Presiden Jokowi ketika ditanya oleh wartawannya selalu normatif-normatif aja,” tanya dia.

Baca Juga: Heboh Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri Gegara Tak Terima Dipecat, Pengamat: Apa Ada Pihak yang Harusnya Dipecat Juga?

“Nasdem sendiri terkesan pasrah, ya jelas mereka pasti paham bahwa deklarasi pencapresan adalah hak mereka. Sementara ada pula hak presiden Jokowi juga untuk mereshuffle,” tambahnya.

Ia juga menyoal statement Kepala Badan komunikasi strategis DPP Partai Demokrat Mas Herzaky Mahendra. 

“Mas Herzaky bilang bahwa pencapresan Anies oleh Nasdem adalah hak Partai Nasdem jadi presiden jangan intimidasi,” kata dia. 

“Begini Mas Herzaky, perihal pilihan Capres oleh parpol betul itu adalah hak, perihal reshuffle oleh Presiden itu juga hak, semua dijamin undang-undang.  Kok yang satu disebut hak, yang satu disebut intimidasi?,” tanyanya.