Pembangunan Pasca Bencana Harus Jadi Prioritas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggaran efisiensi energi dapat menjadi modal pembangunan daerah yang telah dilanda bencana. Tanpa percepatan rekonstruksi, wilayah itu akan tertinggal dan mengancam kesejahteraan rakyatnya. 

"Anggaran percepatan itu dapat berasal dari anggaran efisiensi subsidi bahan bakar di mana anggaran tersebut sejatinya untuk kalangan masyarakat miskin. Seperti diketahui bersama anggaran untuk subsidi bahan bakar sangat besar," kata Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sulawesi Tengah Muhammad Rizal pada dialog publik dengan tema Subsidi Tepat Sasaran untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Daerah Pasca Bencana, beberapa waktu lalu, di Cafe Fekon Universitas Alkhairaat, Kota Palu.

Dialog ini digelar Sindikasi Muda Indonesia bekerja sama dengan PKC PMII Sulawesi Tengah. Menurut Rizal pembangunan untuk daerah pasca bencana harus menjadi prioritas Pemerintah pusat agar pemerataan pembangunan tercapai. 

Jika tidak menjadi prioritas, tentu daerah pasca bencana akan tertinggal dibanding dengan daerah-daerah lain karena startnya berbeda, berawal dari kondisi minus. 

Untuk percepatan di daerah pasca bencana sangat diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Ia mengatakan anggaran percepatan itu dapat berasal dari anggaran efisiensi subsidi bahan bakar di mana anggaran tersebut sejatinya untuk kalangan masyarakat miskin. 

Menurutnya, selisih anggaran subsidi tepat sasaran digunakan untuk percepatan di daerah pasca bencana. “Sekali lagi ini dengan syarat, subsidinya harus tepat sasaran terlebih dahulu. Harus ada efisiensi subsidi bahan bakar dulu, baru itu ada selisihnya untuk percepatan pembangunan di daerah pasca bencana. Dengan format ini ada pemerataan pembangunan.” terang Rizal.

Dalam kesempatan yang sama Perwakilan dari Sindikasi Muda Indonesia Muhammad Fakhri mengatakan, perlunya kesadaran bersama terkait pentingnya subsidi bahan bakar dilakukan secara tepat sasaran. “Ada semacam pengetahuan umum kalau Pemerintah menaikan harga bahan bakar, negara tidak pro rakyat. Padalah masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah, bahan bakar yang telah disubsidi diterima oleh yang berhak atau tidak?," paparnya. 

Ia mengatakan anggaran subsidi bahan bakar dari APBN menanggung sebagian kecil masyarakat miskin dan sebagian besar masyarakat mampu. Sehingga tanggungan subsidi bahan bakar APBN sangat besar.

Menurut Fakhri, untuk mengatasi masalah ini perlu kesadaran dan upaya dari semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Pemerintah maupun perusahaan distributor bahan bakar bersubsidi tengah mencanangkan formula penyaluran supaya tepat sasaran. 

“Kita lihat sekarang ada inovasi My Pertamina misalnya, agar bahan bakar minyak bersubsidi dapat diterima hanya oleh yang berhak," jelasnya.

Terobosan itu sangat bagus dan menjadi inovasi yang baik yang harus didukung karena akan membuahkan efesiensi subsidi bahan bakar dalam APBN. "Nantinya selisih yang besar yang dapat digunakan dari ABPN dengan subsidi tepat sasaran, salah satunya menurut kita adalah pemerataan pembangunan. Termasuk pembangunan di daerah pasca bencana," pungkasnya.